Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah "Main Uang" di Proyek Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Kalau Ada, Saya Berhenti Jadi Menteri

Kompas.com - 02/10/2023, 18:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku siap mundur dari kursi menteri bila terbukti bermain uang dalam proyek investasi Pulau Rempang.

Hal ini dikatakan Bahlil untuk menjawab permintaan klarifikasi dari anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid.

"Coba tunjukkan kepada saya siapa pengusaha yang bisa main-main ke saya. Kalau itu ada, saya berhenti hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa atur saya untuk main-main dalam konteks urusan uang katakanlah, tolong tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti di ruangan ini," kata Bahlil dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Bahlil Ungkap Warga Rempang Bakal Relokasi Mandiri, Tak Mau Aparat Keamanan Ikut Campur

Awalnya, Nusron mengaku bahwa ia mendapat rumor bahwa ada oknum yang mengatasnamakan Bahlil untuk meminta dana sebesar 6-10 dollar AS per meter dari luas proyek Pulau Rempang yang mencapai 17.600 hektar.

Hal ini membuat investasi dari investor lain selain China, seolah dianaktirikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang notabene mengawal investasi di Pulau Rempang.

Nusron kemudian meminta Bahlil untuk menertibkan praktik tersebut agar tidak terjerat kasus hukum.

"Ini menjadi sensitif di mana-mana sehingga nanti orang jangan sampai salah menafsirkan, Rempang didahulukan, (karena) 17.600 hektar tanah adat, 6-10 dollar per meter dari 17.600 hektar, berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus," kata Nusron.

Baca juga: Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

Menanggapi hal itu, Bahlil menyatakan bahwa proyek di Pulau Rempang tidak dikhususkan dibanding investor dari negara lain seperti rumor yang telah berkembang.

Sebab, timnya sudah melakukan pertemuan dengan investor China di proyek Rempang Eco City selama berbulan-bulan lamanya. Tim kemudian merekomendasikan kepada Bahlil untuk memeriksa langsung perusahaan China tersebut.

Atas rekomendasi itu, Bahlil datang ke China. Ia mengungkapkan bahwa proyek di Rempang merupakan hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

"Setelah saya ke sana, ketemu lah sama investor dan saya ketemu langsung perusahaannya. Saya lihat pabriknya dan saya yang meminta mereka untuk datang. Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan. Itu Insya Allah lah, Pak Nusron sangat kenal saya," ujar Bahlil.

Baca juga: Menteri Bahlil: Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Mereka Welcome

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, lahan seluas 10.280 hektar dari luas 17.500 hektar adalah kawasan hutan lindung.

Kemudian, sebanyak 7.572 sisanya adalah Hutan Produksi Konservasi yang digunakan PT MEG untuk investasi. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari dari 7.572 hektar tersebut.

Oleh karena itu, Bahlil mengaku tidak main-main atas proyek besar tersebut.

"Kalau kami dari menteri investasi, khususnya saya, kalau ada Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya, saya akan mundur dari menteri," kata Bahlil.

"Kita orang lama miskin, enggak mungkin di saat sudah begini, masih saja main-main. Insya allah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan negara," ujarnya lagi.

Baca juga: Bahlil Sebut Banyak Pihak yang Ragukan Investasi China Rp 175 Triliun di Pulau Rempang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi Sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi Sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com