Puan: Ada Kementerian Kena Masalah Hukum, Cepat atau Lambat Ada "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Puan berpandangan dalam waktu ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.

Puan menyampaikan hal itu saat ditanyakan soal kemungkinan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," kata Puan dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Ditanya soal Isu Reshuffle, Jokowi: Dengar dari Mana?

Meski begitu, Ketua DPP PDI-P ini menekankan bahwa keputusan soal reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Tapi seperti yang saya sampaikan itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden," ujarnya.

Diketahui, belakangan ini kembali mencuat isu soal reshuffle di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi pada pekan ini.

Namun, Jokowi pun enggan berkomentar saat ditanyakan isu reshuffle tersebut.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo Terkait Dugaan Pemaksaan dalam Jabatan

Jokowi hanya menggeleng ketika ditanya terkait isu reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju setelah acara Istana Berbatik yang digelar di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023) malam.

"Dengar dari mana?" kata Jokowi setelah menggeleng.

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, alis Jokowi juga sempat naik.

Padahal, sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak semringah menjelaskan acara Istana Berbatik.

Baca juga: Bertemu Setelah Reshuffle, Jokowi dan Surya Paloh Dinilai Saling Butuh

Diketahui, kementerian yang belakangan diberitakan terkait kasus dugaan korupsi adalaj Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, terkait korupsi di Kemenaker, KPK tengah mendalami dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012.

Selain itu, ada juga nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transciever stations (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022. 

Baca juga: Kejagung Pelajari Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo di Kasus BTS 4G