Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo Godok Konten untuk Visi-Misi hingga Kampanye pada Pilpres 2024

Kompas.com - 21/09/2023, 06:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah menggodok konten visi misi untuk pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyebut bahwa KIM tengah mengebut proses penyusunan konten tersebut karena waktu kampanye yang sudah semakin dekat.

"Waktunya sudah sangat mendesak sehingga pokja (kelompok kerja) konten ini memang dikejar kita untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas," kata Lodewijk seusai pertemuan partai politik KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (20/9/2023) malam.

Lodewijk mengatakan, dalam pertemuan Rabu malam ini, para pengurus partai politik KIM mendengarkan masukan dari tim pakar Partai Gerindra terkait program-program yang hendak dibawa oleh Prabowo.

Baca juga: Ditanya Peluang Diduetkan dengan Prabowo, Ganjar: Sebelum Ditetapkan KPU, Semua Bisa Terjadi

Ia mengungkapkan, hasil pertemuan pun menyepakati bahwa konten yang akan dibawa kelak harus relevan, bernilai, dan konsisten.

Relevan artinya konten harus menggambarkan kondisi kekinian bangsa Indonesia. Sedangkan bernilai artinya konten mesti punya nilai jual agar pubik tergerak untuk memilih Prabowo pada Pilpres 2024.

"Ketiga, konsisten, artinya dari tataran strategis sampai tataran operasional itu narasi yang dibangun sama dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama tidak berubah-ubah," ujar Lodewijk.

Ia lantas mengatakan bahwa konten yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk tiga hal, yakni penyusunan visi dan misi bakal capres dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Gabung Koalisi Prabowo, Akankah Demokrat Usulkan AHY Jadi Cawapres?

Kedua, konten tersebut akan menjadi bahan juru bicara dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Ketiga, konten juga akan digunakan untuk iklan kampanye.

"Tiga produk ini diharapkan kita bisa pahami bahwa itu akan memberikan dampak positif untuk bagaimana meningkatkan elektabilitas dan menarik hati dan pikiran konstituen untuk memilih pasangan Pak Prabowo nanti," ujar Lodewijk.

Lodewijk lantas menegaskan bahwa KIM akan mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyukseskan kampanye Prabowo kelak.

"Artinya, fondasi utamanya adalah apa yang telah dibentuk oleh Pak Jokowi ya, kita tinggal lanjutkan. Seberapa besar nanti, tentunya pokja ini akan menyusun prioritas-prioritas," katanya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang berisikan Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora.

Namun, hingga saat ini, koalisi tersebut belum mendeklarasikan bakal cawapres Prabowo.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Warga NU-Muhammadiyah yakin Prabowo Bacapres Didukung Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com