Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gabung Koalisi Prabowo, Akankah Demokrat Usulkan AHY Jadi Cawapres?

Kompas.com - 21/09/2023, 05:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Sebelumnya, partai bintang mercy itu tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung pencapresan Anies Baswedan.

Namun, akhir Agustus kemarin, Demokrat hengkang dan mencabut dukungan dari Anies. Sebabnya, Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Demokrat mengeklaim, Anies telah lebih dulu meminta ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi calon RI-2. Penunjukan Muhaimin sebagai bakal cawapres pun disebut sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Demokrat Bergabung ke Prabowo dan AHY Hilang dari Bursa Cawapres Ganjar

Saat ini, Demokrat memang belum resmi menyatakan dukungan buat Prabowo. Sikap Demokrat terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan diumumkan oleh AHY dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai, Kamis (21/9/2023).

Kendati demikian, AHY dan ayahnya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah bertemu dengan elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Hadir dalam pertemuan itu, Prabowo sebagai bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Keempat partai ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku, partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kami sudah menelusuri semua kemungkinan dan kami memilih mendukung Pak Prabowo Subianto," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/9/2023).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta jajaran pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).ARSIP PARTAI DEMOKRAT Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta jajaran pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Tak paksakan cawapres

Demokrat pun mengaku tak memaksakan diri untuk mengajukan nama AHY sebagai bakal cawapres. Herzaky membantah anggapan yang menyebut bahwa AHY menargetkan kursi bakal cawapres untuk berkoalisi di Pilpres 2024.

"Tidak ada pembicaraan mengenai cawapres, apalagi menawarkan atau meminta jabatan cawapres," kata Herzaky kepada Kompas.com, Rabu (20/9/2023).

Herzaky mengaku, ketika berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun, Demokrat tak pernah meminta Anies menunjuk AHY sebagai cawapresnya. 

Diklaim oleh Herzaky, partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju karena punya kesamaan pandangan, kesamaan platform, perjuangan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran.

Demokrat juga mengaku menghormati partai-partai yang sudah lebih dulu bergabung di koalisi pendukung Prabowo itu.

"Tujuan kami ingin menang bersama Pak Prabowo untuk Indonesia yang adil dan makmur. Ini yang ditekankan Ketum AHY. People’s first," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Alam Ganjar Bicara Godaan Kekuasaan dan 'Privilege' Anak Pejabat

GASPOL! Hari Ini: Alam Ganjar Bicara Godaan Kekuasaan dan "Privilege" Anak Pejabat

Nasional
Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, TPN: Kemunduran Demokrasi

Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, TPN: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Soal Penumpang Pesawat Ancam Bawa Bom, Polisi: Tujuannya Bercanda, Tidak Ada Bomnya

Soal Penumpang Pesawat Ancam Bawa Bom, Polisi: Tujuannya Bercanda, Tidak Ada Bomnya

Nasional
Jadikan Karyawan sebagai Fondasi Bisnis, Antam Raih Human Capital and Performance Awards 2023

Jadikan Karyawan sebagai Fondasi Bisnis, Antam Raih Human Capital and Performance Awards 2023

Nasional
Polisi Benarkan soal Ancaman Bom dalam Pesawat di Bandara Juanda, 1 Penumpang Diamankan

Polisi Benarkan soal Ancaman Bom dalam Pesawat di Bandara Juanda, 1 Penumpang Diamankan

Nasional
Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

Nasional
Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Nasional
Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Nasional
Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Nasional
Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Nasional
KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

Nasional
Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com