Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Tak Ingin Pinjol Kian Merajalela

Kompas.com - 20/09/2023, 19:47 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Anies Baswedan tak ingin pinjaman online (pinjol) yang menyusahkan masyarakat semakin merajalela.

Hal ini disampaikan Anies dalam Dialog Kebangsaan di Institut Madani Nusantara di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/9/2023).

Anies ingin ke depan praktik simpan pinjam seperti yang terjadi di tubuh Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro syariah.

Baca juga: Anies Ungkap Surya Paloh Dapat Tekanan Sejak Dukung Dirinya Jadi Capres

"BMT itu banyak sekali yang melakukan simpan pinjam, tingkat ketidakbayarannya sangat rendah. Ini yang harus kita dorong," kata Anies, dikutip dari Kompas TV.

"Jangan biarkan pinjol-pinjol ini kemudian merajalela, justru kita harus tumbuhkan seperti BMT," sambung dia.

Baca juga: Deret Gagasan Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Terpilih Jadi Presiden

Anies mengatakan, munculnya fenomena pinjol tidak lepas karena rumitnya proses pinjam uang dalam sistem keuangan di Tanah Air.

Menurutnya, kerumitan tersebut yang akhirnya membuat masyarakat yang membutuhkan pinjaman mencari alternatif dengan meminjam ke pinjol.

"Pinjol ini muncul karena proses pinjam uang untuk kebutuhan permodalan melalui perbankan dan sistem keuangan kita rumit sekali. Tapi kalau kita bisa mengubah itu, mengubah yang kecil dapat akses pendanaan," ujar Anies.

Baca juga: Kala Anies, Ganjar, Prabowo Bicara soal Reformasi Hukum dan Polisi...

Menurutnya, kehadiran pinjol perlu diatur dalam sebuah peraturan.

Selain itu, sistem keuangan ke depan juga perlu dibenahi sehingga masyarakat kecil bisa mendapat akses pendanaan.

"Koperasi simpan pinjam, apalagi tanpa bunga, yang membuat kecil-kecil itu mendapat akses keuangan. Jadi pinjol-pinjol ini nantinya harus diatur," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com