Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Ganjar “Ngamuk” karena Seteru Redistribusi Tanah di Blora, Kelahi dengan "Tim Sukses"

Kompas.com - 18/09/2023, 11:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengungkap banyaknya kendala dalam program redistribusi tanah yang digagas pemerintah.

Dia bilang, proses redistribusi tanah kerap kali lambat karena terjadi konflik dengan sejumlah pihak.

“Di lapangan kami berkelahi, ini terjadi di Blora, terjadi di Pati,” kata Ganjar saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Kelakar Ganjar di Kuliah Kebangsaan UI: Tidak Yakin Diundang kalau Namanya Tak Ada di Survei

Ganjar bercerita, suatu waktu, dirinya pernah menangani kawasan yang tanahnya hendak diredistribusikan ke warga setempat.

Namun, tiba-tiba, datang suatu kelompok dari Jakarta yang mengaku hendak mengkoordinir proses redistribusi.

“Siapa kamu? Jari saya begini,” kata Ganjar sambil memperlihatkan gaya menujuk.

“Saya tim sukses,” lanjutnya mengingat kejadian yang telah lampau itu.

Ganjar tak mengungkap "tim sukses" yang dia maksud. Namun, menurutnya, kehadiran kelompok tersebut mengganggu proses redistribusi tanah. 

“Apa kejadiannya? Masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap ini tiba-tiba dipindahkan, diisi orang lain. Ngamuklah saya,” kisah Ganjar.

“Enggak bisa, apa pun yang akan terjadi, ini enggak bisa, saya akan perjuangkan itu. Bertarung kita, ramai sekali pada saat itu,” lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Kala itu, kata Ganjar, dirinya tetap melanjutkan yang tengah ia kerjakan. Paling penting, buat dia, proses redistribusi tanah segera rampung dan sertifikat tanah dapat diberikan ke warga setempat.

“Silakan saya dilaporkan pada siapa pun, saya akan bela rakyat ini habis-habisan,” katanya.

Baca juga: Bicara Problem Hukum, Ganjar: Kalau Sistemnya Bagus tapi Aktornya Memble, Ya Tidak Jadi

Adapun Ganjar merupakan bakal capres PDI-P yang dideklarasikan pada April 2023. Hingga kini, pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dua partai politik non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Selain Ganjar, Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bakal capres Partai Gerindra. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan dua parpol non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Ada pula Anies Baswedan yang dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com