Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rais Aam NU Minta Nahdliyin Sabar soal "Instruksi" terkait Pemilu 2024

Kompas.com - 18/09/2023, 11:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, berharap agar warga NU bersabar soal isu pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Senin (18/9/2023), di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur.

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan atau enggak ya?" ucap Miftachul berseloroh disambut tawa hadirin.

"Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," ia melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa, Perlu Dikonsolidasi

Miftachul menyinggung bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan calon presiden yang akan berkontestasi.

KPU RI bahkan belum menetapkan tanggal pasti pendaftaran capres-cawapres, namun kemungkinan besar hal itu dibuka pada 10-16 Oktober 2023.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa," ucap Miftachul.

Sembari bercanda, ia mengajukan usul agar musyawarah nasional dan konferensi besar ini agar diselenggarakan lebih sering.

"Bila perlu satu tahun dua kali, atau (tiap) satu bulan. Nanti dalam rangka instruksi PBNU untuk umat, apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai bahwa ucapan Miftachul soal instruksi jelang Pemilu 2024 hanya gurauan.

Ia menegaskan, sejak awal NU secara kelembagaan tidak akan partisan ke dalam kubu politik praktis tertentu.

Baca juga: Sanjung Presiden, Yahya Staquf: NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi

"Itu (ucapan Miftachul) kan hanya untuk ngegoda orang," kata Yahya enteng ditemui selepas pembukaan.

Ia menyampaikan, para kiai secara pribadi memang dapat saja mendeklarasikan dukungannya terhadap calon tertentu pada Pemilu 2024.

Namun, lagi-lagi ia tegaskan, sikap parai kiai itu tidak mewakili NU.

"Itu hak politik," tegas Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com