Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Yusuf ElBadri
Mahasiswa Program Doktor Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengkaji Islam dan Kebudayaan

Atas Nama Proyek Strategis

Kompas.com - 17/09/2023, 07:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PROYEK strategis nasional telah memakan banyak korban. Sepanjang 2023, ada ratusan warga negara di berbagai wilayah yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis karena sikap penolakan, pelecehan seksual bagi perempuan, bahkan anak-anak ikut menjadi korban karena represif aparat negara.

Penolakan masyarakat terhadap proyek strategis nasional sangat beralasan, yaitu karena mereka harus kehilangan rumah tempat tinggal dan mata pencaharian.

Penolakan masyarakat di berbagai tempat mulai dari Poco Leok Nusa Tenggara Timur, Desa Wadas Jawa Tengah, Air Bangis Sumatera Barat dan terbaru Pulau Rempang Batam, Riau, menunjukkan bahwa proyek strategis nasional punya masalah serius.

Selain mengabaikan hak ekonomi dan hak hidup masyarakat, proyek strategis nasional (PSN) terkesan mengabaikan kemanusiaan.

Negara memang punya hak mengelola sumber daya alam, hutan, lahan, dan pulau untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan. Negara juga berhak menyewakannya kepada investor.

Namun begitu, di atas semua hak negara itu ada kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang mesti diselamatkan dan bahkan diberi kehidupan serta hak-haknya.

Bukankah negara ini diperjuangkan kemerdekaannya untuk semua rakyat yang hidup di Tanah Air Indonesia? Bukankah kemerdekaan Indonesia bertujuan menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dari penjajahan?

Lantas, kenapa rakyat Indonesia justru harus tergusur dari tanah kehidupan mereka sendiri? Kenapa rakyat Indonesia harus kehilangan tanah kelahiran demi pembangunan ekonomi negara? Untuk siapa sebenarnya pembangunan ekonomi itu dilakukan?

Bila negara boleh menyewakan lahan untuk investor, kenapa rakyat mesti meninggalkannya?

Kita patut bertanya, kenapa negara harus berdiri secara berseberangan dengan rakyat? Kepada siapa negara ini sesungguhnya berpihak, kepada rakyat atau investor?

Penolakan terhadap proyek strategis tidak berarti bahwa warga Indonesia antipembangunan, antiperubahan atau kemajuan.

Namun proyek strategis haruslah memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia. Satu nyawa warga negara jauh lebih berharga dari sekadar peringkat angka pertumbuhan ekonomi.

Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi bila ratusan, bahkan ribuan warga negara harus kehilangan mata pencaharian dan ekonominya? Apa artinya pembangunan bila ribuan orang harus kehilangan rumah tempat tinggalnya?

Melihat dampak yang ditimbulkan pada kehidupan warga negara Indonesia, pemerintah perlu mengevaluasi kehadiran proyek strategis nasional.

Rakyat Indonesia yang sedang membangun dan melanjutkan kehidupan di Tanah Airnya yang merdeka tidak sepatutnya digusur atas nama apapun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com