Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Yusuf ElBadri
Mahasiswa Program Doktor Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengkaji Islam dan Kebudayaan

Atas Nama Proyek Strategis

Kompas.com - 17/09/2023, 07:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PROYEK strategis nasional telah memakan banyak korban. Sepanjang 2023, ada ratusan warga negara di berbagai wilayah yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis karena sikap penolakan, pelecehan seksual bagi perempuan, bahkan anak-anak ikut menjadi korban karena represif aparat negara.

Penolakan masyarakat terhadap proyek strategis nasional sangat beralasan, yaitu karena mereka harus kehilangan rumah tempat tinggal dan mata pencaharian.

Penolakan masyarakat di berbagai tempat mulai dari Poco Leok Nusa Tenggara Timur, Desa Wadas Jawa Tengah, Air Bangis Sumatera Barat dan terbaru Pulau Rempang Batam, Riau, menunjukkan bahwa proyek strategis nasional punya masalah serius.

Selain mengabaikan hak ekonomi dan hak hidup masyarakat, proyek strategis nasional (PSN) terkesan mengabaikan kemanusiaan.

Negara memang punya hak mengelola sumber daya alam, hutan, lahan, dan pulau untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan. Negara juga berhak menyewakannya kepada investor.

Namun begitu, di atas semua hak negara itu ada kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang mesti diselamatkan dan bahkan diberi kehidupan serta hak-haknya.

Bukankah negara ini diperjuangkan kemerdekaannya untuk semua rakyat yang hidup di Tanah Air Indonesia? Bukankah kemerdekaan Indonesia bertujuan menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dari penjajahan?

Lantas, kenapa rakyat Indonesia justru harus tergusur dari tanah kehidupan mereka sendiri? Kenapa rakyat Indonesia harus kehilangan tanah kelahiran demi pembangunan ekonomi negara? Untuk siapa sebenarnya pembangunan ekonomi itu dilakukan?

Bila negara boleh menyewakan lahan untuk investor, kenapa rakyat mesti meninggalkannya?

Kita patut bertanya, kenapa negara harus berdiri secara berseberangan dengan rakyat? Kepada siapa negara ini sesungguhnya berpihak, kepada rakyat atau investor?

Penolakan terhadap proyek strategis tidak berarti bahwa warga Indonesia antipembangunan, antiperubahan atau kemajuan.

Namun proyek strategis haruslah memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia. Satu nyawa warga negara jauh lebih berharga dari sekadar peringkat angka pertumbuhan ekonomi.

Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi bila ratusan, bahkan ribuan warga negara harus kehilangan mata pencaharian dan ekonominya? Apa artinya pembangunan bila ribuan orang harus kehilangan rumah tempat tinggalnya?

Melihat dampak yang ditimbulkan pada kehidupan warga negara Indonesia, pemerintah perlu mengevaluasi kehadiran proyek strategis nasional.

Rakyat Indonesia yang sedang membangun dan melanjutkan kehidupan di Tanah Airnya yang merdeka tidak sepatutnya digusur atas nama apapun.

Mereka yang tergusur adalah pemilik sah republik Indonesia yang merdeka. Mereka ada untuk Indonesia dengan membangun kehidupan secara sederhana tanpa menjadi beban bagi negara.

Mereka tidak mencari makan dari uang negara bahkan sebalik, sedikit banyaknya, mereka justru menyumbang untuk negara.

Rakyat Indonesia yang hidup di bawah payung republik Indonesia mestinya dilindungi oleh negara, bukan digusur secara paksa.

Sekalipun tanah yang mereka tempati bersertifikat tanah negara. Karena negara adalah milik semua rakyat Indonesia.

Atas nama proyek strategis, penggusuran dan kekerasan tidak boleh menjadi suatu kenormalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com