Salin Artikel

Atas Nama Proyek Strategis

Penolakan masyarakat terhadap proyek strategis nasional sangat beralasan, yaitu karena mereka harus kehilangan rumah tempat tinggal dan mata pencaharian.

Penolakan masyarakat di berbagai tempat mulai dari Poco Leok Nusa Tenggara Timur, Desa Wadas Jawa Tengah, Air Bangis Sumatera Barat dan terbaru Pulau Rempang Batam, Riau, menunjukkan bahwa proyek strategis nasional punya masalah serius.

Selain mengabaikan hak ekonomi dan hak hidup masyarakat, proyek strategis nasional (PSN) terkesan mengabaikan kemanusiaan.

Negara memang punya hak mengelola sumber daya alam, hutan, lahan, dan pulau untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan. Negara juga berhak menyewakannya kepada investor.

Namun begitu, di atas semua hak negara itu ada kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang mesti diselamatkan dan bahkan diberi kehidupan serta hak-haknya.

Bukankah negara ini diperjuangkan kemerdekaannya untuk semua rakyat yang hidup di Tanah Air Indonesia? Bukankah kemerdekaan Indonesia bertujuan menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dari penjajahan?

Lantas, kenapa rakyat Indonesia justru harus tergusur dari tanah kehidupan mereka sendiri? Kenapa rakyat Indonesia harus kehilangan tanah kelahiran demi pembangunan ekonomi negara? Untuk siapa sebenarnya pembangunan ekonomi itu dilakukan?

Bila negara boleh menyewakan lahan untuk investor, kenapa rakyat mesti meninggalkannya?

Kita patut bertanya, kenapa negara harus berdiri secara berseberangan dengan rakyat? Kepada siapa negara ini sesungguhnya berpihak, kepada rakyat atau investor?

Penolakan terhadap proyek strategis tidak berarti bahwa warga Indonesia antipembangunan, antiperubahan atau kemajuan.

Namun proyek strategis haruslah memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia. Satu nyawa warga negara jauh lebih berharga dari sekadar peringkat angka pertumbuhan ekonomi.

Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi bila ratusan, bahkan ribuan warga negara harus kehilangan mata pencaharian dan ekonominya? Apa artinya pembangunan bila ribuan orang harus kehilangan rumah tempat tinggalnya?

Melihat dampak yang ditimbulkan pada kehidupan warga negara Indonesia, pemerintah perlu mengevaluasi kehadiran proyek strategis nasional.

Rakyat Indonesia yang sedang membangun dan melanjutkan kehidupan di Tanah Airnya yang merdeka tidak sepatutnya digusur atas nama apapun.

Mereka yang tergusur adalah pemilik sah republik Indonesia yang merdeka. Mereka ada untuk Indonesia dengan membangun kehidupan secara sederhana tanpa menjadi beban bagi negara.

Mereka tidak mencari makan dari uang negara bahkan sebalik, sedikit banyaknya, mereka justru menyumbang untuk negara.

Rakyat Indonesia yang hidup di bawah payung republik Indonesia mestinya dilindungi oleh negara, bukan digusur secara paksa.

Sekalipun tanah yang mereka tempati bersertifikat tanah negara. Karena negara adalah milik semua rakyat Indonesia.

Atas nama proyek strategis, penggusuran dan kekerasan tidak boleh menjadi suatu kenormalan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/17/07154351/atas-nama-proyek-strategis

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke