Tim Percepatan Reformasi Hukum Usul Personel TNI-Polri yang Amankan Obvitnas Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan pengurangan personel TNI-Polri yang mengamankan objek vital nasional (obvitnas).

Hal itu disampaikan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum kelompok kerja (pokja) Sektor Agraria dan SDA, Abrar Saleng, dalam konferensi pers di Command Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

“Transparansi penempatan dan kerja sama Polisi dan TNI pada objek vital nasional. Ini perlu pengurangan keterlibatan TNI-Polri sebagai orang yang ditempatkan dalam pengamanan objek vital,” kata Abrar.

Baca juga: Lulus Pendidikan Komando Korps Marinir TNI AL, 533 Prajurit Muda Resmi Sandang Baret Ungu

Sementara itu, anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum pokja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Rifqi Sjarief Assegaf menilai, keberadaan personel TNI-Polri di obvitnas bisa memicu eskalasi konflik.

“Karena keberadaan tersebut dianggap bisa meningkatkan eskalasi,” ujar Rifqi.

Sebagai contoh, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberangkatkan 555 prajurit Batalyon Infanteri Raider 631/Antang ke Papua untuk mengamankan objek vital nasional, PT Freeport Indonesia.

Upacara pemberangkatan itu dilaksanakan di lapangan apel Mayonif Raider 631/Antang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 30 Maret 2023.

Baca juga: Kronologi Sniper TNI Lumpuhkan Anggota KKB Pembakar Rumah Nakes di Ilaga

Diketahui, Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 631/Antang merupakan prajurit tempur berkualifikasi Raider di bawah komando Korem 102/Panju Panjung Kodam XII/Tanjungpura.

“Pengamanan TNI-Polri di objek vital bisa juga untuk perusahaan swasta, nah itu bisa dilihat apakah sudah tepat,” kata Rifqi.

Adapun Tim Percepatan Reformasi Hukum telah menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penyerahan itu dipimpin langsung oleh Mahfud beserta tim kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (14/9/2023).

Dokumen yang disusun 34 tokoh, akademisi, dan perwakilan masyarakat itu berisikan rekomendasi agenda prioritas jangka pendek hingga September 2024, serta jangka menengah 2024-2029.

Baca juga: Baku Tembak Aparat dan KKB di Papua Tengah, Sniper TNI Lumpuhkan 1 Anggota KKB

Rekomendasi itu juga memperhatikan masukan dari pertemuan dengan 18 pimpinan kementerian/lembaga terkait dan 32 organisasi masyarakat sipil.

“Total ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan,” tulis siaran pers Tim Percepatan Reformasi Hukum, dikutip pada Jumat ini.

Rekomendasi-rekomendasi itu terbagi menjadi empat bagian, antara lain di bidang reformasi peradilan dan penegakkan hukum; sektor reformasi hukum agraria dan SDA (Sumber Daya Alam); isu pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan sektor reformasi peraturan perundang-undangan.

Tim Percepatan Reformasi Hukum itu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023.