Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dukung Anies-Cak Imin, DPP PKS: 80 Persen "Fix", tetapi 20 Persen di Majelis Syuro

Kompas.com - 13/09/2023, 12:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpandangan bahwa mayoritas jajaran partainya akan mengarahkan dukungan untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Namun, semua keputusan PKS secara resmi akan disampaikan dalam sidang Majelis Syuro yang digelar pada Jumat pekan ini.

"Kalau 80 persen sih sudah fix, tapi di Majelis Syuro 20 persen," kata Mardani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Pengamat Duga, PKS Sebenarnya Tak Ragu Dukung Anies-Muhaimin, Hanya Belum Sepakat Pembagian Tugas

Meski hanya 20 persen, menurut Mardani, keputusan Majelis Syuro sangat berpengaruh pada partai.

Bisa jadi, kata dia, persentase itu menjadi penentu sikap PKS jika memiliki argumen yang kuat.

"Bisa jadi (pengaruhnya) besar juga, kalau datanya kuat. Kalau dia punya alasan kuat," ujar dia.

Anggota Komisi II DPR ini lantas menjelaskan bagaimana mekanisme Majelis Syuro menggelar rapat untuk menentukan dukungan cawapres.

Pertama, dalam rapat akan dipaparkan kondisi DPP PKS terkini. Selanjutnya, Majelis Syuro memberikan tanggapan.

"Nanti biasanya akan dibentuk komisi, nanti dibahas lagi baru buat keputusan (menentukan cawapres)," tutur Mardani.

Baca juga: Majelis Syura PKS Gelar Musyawarah Pekan Ini Bahas Cak Imin jadi Cawapres Anies

Mardani berharap, sidang Majelis Syuro beserta hasilnya bisa selesai pada Jumat besok.

Namun, menurut dia, bisa saja rapat untuk penentuan itu dilanjutkan pada hari berikutnya jika belum terdapat kesepakatan.

"Saya melihat ada peluang selesai besok, tapi yang kecilnya bisa jadi macam-macam juga," ujar dia.


Sejauh ini, Majelis Syuro PKS baru menyetujui Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Sementara itu, terhadap dukungan kepada Muhaimin Iskandar yang dipilih sebagai pendampingnya, PKS harus lebih dulu membahasnya dalam musyawarah Majelis Syuro.

Insya Allah Jumat-lah, atau kalau telat-telatnya Sabtu (pelaksanaan sidang Majelis Syuro PKS),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Selasa, (12/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com