Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Setujui Pagu Anggaran KPU-Bawaslu untuk Pemilu 2024 Satu Putaran

Kompas.com - 12/09/2023, 19:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masing-masing sebesar Rp 28,3 triliun dan Rp 11,6 triliun.

Hal ini diputuskan dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023) petang.

Jumlah ini tidak termasuk pelaksanaan Pilpres 2024 untuk putaran kedua, alias hanya mencakup pelaksanaan Pilpres satu putaran.

Baca juga: Perludem Heran KPU Tak Revisi Aturan Caleg Perempuan padahal Sudah Diputus MA

Dalam usulan awal, KPU mengajukan anggaran sekitar Rp 44 triliun untuk desain Pilpres 2024 dua putaran.

Selepas rapat, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut bahwa pemerintah telah berkomitmen mencairkan sisa Rp 16 triliun yang belum disetujui, seandainya pilpres berlangsung dua putaran.

Hal yang sama diutarakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, bahwa pilpres dua putaran bakal membutuhkan sekitar Rp 4,6 triliun tambahan dana pengawasan yang saat ini belum disetujui.

"Paling lambat Februari 2024, setelah hasil putaran pertama diketahui, (sisa anggaran yang belum disetujui) harus sudah dicairkan (untuk putaran kedua)," kata Bagja kepada wartawan.

Baca juga: Marak Tebar Janji Sebelum Kampanye, Aturan KPU soal Sosialisasi Dinilai Kurang Rinci

Sementara itu, Hasyim menambahkan bahwa pihaknya tak perlu lagi mengusulkan tambahan anggaran seandainya pilpres berlangsung dua putaran.

"Tinggal tagih," ucapnya berseloroh kepada awak media.

Secara rinci, pagu anggaran KPU RI untuk tahun 2024 yang disetujui sebesar Rp 28.398.893.459.000. Sementara itu, Bawaslu RI sebesar Rp 11.611.620.116.000,00.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com