Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kasus Korupsi Sistem Perlindungan TKI Naik Lidik | TNI Klaim Sudah Selevel AS-Australia

Kompas.com - 11/09/2023, 05:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang naik penyelidikan menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Minggu (10/9/2023).

Artikel populer lainnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengeklaim prajuritnya kini sudah setara dengan personel dari Amerika Serikat (AS) maupun Australia.

Artikel populer selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya terinspirasi dengan pembangunan museum dan galeri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istrinya, Ani Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. KPK Sebut Kasus Sistem Perlindungan TKI di Kemenakertrans Sudah Naik Penyelidikan Sejak Tahun Lalu

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyeret mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi sudah naik penyelidikan sejak tahun lalu.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, kasus di Kemenaker itu terjadi pada 2012, ketika instansi itu masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Namun, KPK baru menerima laporan dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI itu sejak beberapa tahun terakhir.

"Kejadian perkara tahun 2012 namun baru diterima laporan masyarakat dan kemudian naik penyelidikan kasus dimaksud oleh KPK sejak beberapa waktu di tahun lalu," ujar Ali saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/9/2023).

Baca selengkapnya: KPK Sebut Kasus Sistem Perlindungan TKI di Kemenakertrans Sudah Naik Penyelidikan Sejak Tahun Lalu

2. Gelar Super Garuda Shield, Panglima TNI: Kita Sudah Selevel AS-Australia, Tak Perlu Merasa di Bawah

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta para prajurit TNI tidak minder dengan kekuatan militer lain negara lain.

Hal itu diungkapkan Panglima Yudo usai meninjau latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Yudo mengatakan bahwa prajurit TNI, baik matra darat, laut, dan udara, sering melakukan latihan dengan Amerika Serikat, Australia, hingga Singapura.

"Hampir semua negara besar, kita sudah melaksanakan (latihan), sehingga kalau level tentara, selalu saya sampaikan bahwa kita sudah selevel dengan mereka. Jadi para prajurit tidak perlu merasa kita di bawah, karena kita sudah selevel," katanya kepada awak media.

Baca selengkapnya: Gelar Super Garuda Shield, Panglima TNI: Kita Sudah Selevel AS-Australia, Tak Perlu Merasa di Bawah

3. Terinspirasi Museum SBY-Ani, Sekjen PDI-P: Kita Buat Kantor Partai Jadi Museum Rakyat

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya terinspirasi dengan pembangunan museum dan galeri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istrinya, Ani Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan bahwa PDI-P kemudian membangun kantor di daerah yang sama.

Awalnya, Hasto menceritakan bahwa ia membaca berita pembangunan museum dan galeri SBY-Ani di Pacitan.

"Museumnya bagus, 200 meter dari museum itu kantor PDI-P yang kondisinya namanya di daerah kita tidak kuat, 'Wah, ini bisa minder semangat kader-kader PDI-P" kata Hasto dalam pidato sambutannya di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III PDI-P Provinsi Banten, Minggu (10/9/2023).

Baca selengkapnya: Terinspirasi Museum SBY-Ani, Sekjen PDI-P: Kita Buat Kantor Partai Jadi Museum Rakyat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com