Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sudah "Feeling" Tak Ditunjuk Prabowo Jadi Cawapres Saat Nama Koalisi Diganti

Kompas.com - 10/09/2023, 22:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, dirinya sudah memiliki firasat bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan menunjuknya sebagai cawapres ketika nama koalisi tiba-tiba diganti.

Adapun ketika Gerindra cuma bekerjasama dengan PKB, koalisi mereka dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Satu tahun kemudian, Golkar dan PAN bergabung ke KKIR, namun tiba-tiba nama koalisi diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Hal tersebut Cak Imin sampaikan dalam pidato politiknya di Pondok Pesantren Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Mulanya, Cak Imin bercerita PAN, Golkar, Gerindra, dan PKB sempat berkumpul malam-malam di acara ulang tahun PAN.

Baca juga: Cerita Cak Imin Diancam Surya Paloh jika Tak Setuju Jadi Cawapres Anies

Dia menyebut di momen itulah tiba-tiba nama KKIR diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju.

"Di tempat itu tiba-tiba koalisi KKIR tiba-tiba berganti nama tanpa ngajak bicara PKB secara detail menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah konco-konco sing rakornas niki kerungu lalu, 'loh Ini berarti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dinyatakan selesai'. Dinyatakan berganti menjadi koalisi baru," ujar Cak Imin.

"Di situ kesimpulannya bahwa akhirnya koalisi khusus bersama Prabowo-Muhaimin bisa dikatakan berakhir," sambungnya.

Usai pergantian nama koalisi tersebut, Cak Imin bertemu dengan seorang ketua umum parpol. Dia tidak menyebut siapa sosok ketum parpol itu.

Ketika bertemu, Cak Imin menyampaikan dirinya sudah memiliki firasat bahwa dirinya tidak akan ditunjuk Prabowo menjadi cawapres.

"Bahkan saya feeling saja ketemu salah satu ketua umum yang ada. Saya bilang, 'ini kayaknya, tanda-tandanya yang akan dijadikan Wapres Pak Prabowo ini bukan Ketua Umum PKB ini, enggak jelas posisinya'," jelas Cak Imin.

Baca juga: Cak Imin Akui Anies Tidak Dikenal Kiai dan Masyarakat Jawa Timur

Cak Imin lantas menghitung suara koalisi pendukung Prabowo yang tetap berada di atas 20 persen, meski tanpa kehadiran PKB.

Pada akhirnya, Cak Imin memutuskan PKB pergi dari koalisi lantaran mereka membutuhkan posisi cawapres.

"Ternyata setelah ada banyak partai yang bergabung, kemudian terlihat ada perubahan yang saling mengisi, dan itu nampaknya takdir," imbuhnya.

Kini, Anies Baswedan lah yang menggandeng Cak Imin sebagai cawapres. Pasangan Anies-Cak Imin ini diusung oleh Partai Nasdem dan PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com