Posisi PKS Terancam Diremehkan Jika Tak Tegas soal Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) terancam diremehkan jika hanya sekadar menyesalkan proses bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap menyebabkan poros politik itu mengalami guncangan.

Akibat manuver Partai Nasdem yang memasangkan bakal capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memicu amarah dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat lantas memutuskan mencabut dukungan dari Anies dan keluar dari KPP.

Sampai saat ini PKS belum memutuskan secara tegas sikap mereka terhadap bergabungnya PKB di KPP.

"Apakah sikap politik PKS nanti terhadap cara bergabung PKB tidak smooth itu akan sekadar berhenti pada rasa sesal dan pemakluman semata? atau akan berlanjut pada sebuah tindakan langkah politik lain?" kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dalam pernyataannya seperti dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Baca juga: PKS Absen di Konsolidasi Nasdem-PKB, Anies: Kita Akan Terus Bersama

Menurut sikap PKS terkait polemik itu bakal menentukan peta koalisi ke depan.

Sebab PKS bisa saja tidak sepakat dengan Nasdem dan PKB, tetapi membiarkan koalisi itu tetap berjalan karena mereka juga berharap mendapatkan efek ekor jas dari dukungan terhadap Anies di dalam pemilu legislatif 2024.

Atau jika PKS tidak sepakat dan berseberangan dengan Nasdem dan PAN, maka mereka mesti mencari mitra koalisi baru. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ke mana PKS bakal melabuhkan dukungan jika mereka memutuskan hengkang dari KPP.

Bawono menilai, jika sikap PKS tidak tegas maka keberadaan mereka di KPP berpotensi diremehkan.

Sebab gabungan persentase perolehan kursi di DPR oleh Nasdem dan PKB melalui Pemilu 2019 sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), tanpa harus berkoalisi dengan PKS.

Baca juga: Usai Deklarasi Anies-Cak Imin, PKB Sudah Jadwalkan Bertemu dengan PKS

Dalam Pemilu 2019, Partai Nasdem berhasil meraih 12,66 juta suara atau 9,05 persen dari total suara sah nasional.

Perolehan kursi Nasdem di DPR periode 2019-2024 mencapai 59 kursi (10,26 persen).

Sedangkan jumlah suara PKB dalam pemilu legislatif 2019 mencapai 13,57 juta suara, atau 9,69 persen dari total suara sah nasional.

Baca juga: Kali Kedua PKS Absen dalam Pertemuan Penting Koalisi Perubahan Usai Penetapan Duet Anies-Cak Imin

Perolehan kursi PKB di DPR periode 2019-2024 mencapai 58 kursi (10,09 persen) dari total 575 kursi.

Sementara itu, PKS meraih 11,49 juta suara atau 8,21 persen dari total suara sah nasional pada Pemilu 2019. Mereka mendapatkan 50 kursi atau 8,7 persen dari total 575 kursi DPR RI.