Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
"Bila sikap politik PKS nanti sekadar berhenti pada rasa sesal semata, lalu memaklumi hal tersebut maka ke depan dalam perjalanan koalisi keberadaan PKS potensial akan dikecilkan atau dipandang sebelah mata," ujar Bawono.
Jika PKS memutuskan hengkang dari KPP, Bawono menilai mereka bisa membangun poros baru dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat.
Baca juga: Nasdem dan PKB Susun Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Tunggu PKS Rumuskan Bersama
Apalagi wacana itu sempat diembuskan beberapa waktu lalu, yakni ketika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP yang juga Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, turut mendekati PKS dan Demokrat menawarkan wacana koalisi.
"Membangun poros baru dgn PPP dan Partai Demokrat akan menjadi opsi menarik. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir kabar tentang rancangan poros baru ini sudah mencuat ke ruang publik," ujar Bawono.
Menurut Bawono, jika PKS berani mengambil keluar dari KPP dan membangun poros baru, maka hal itu turut membuka kemungkinan kontestasi pemilihan presiden 2024 diikuti oleh empat pasangan calon.
"Hal itu juga baik bagi pemilih karena diberikan alternatif beragam dalam pemilihan presiden 2024 setelah di pemilihan presiden 2014 dan 2019 disuguhkan dua pasangan calon saja," ucap Bawono.
PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato), Surabaya, Jawa Timur, 2 September 2023.
Baca juga: PKS Tak Hadir dalam Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower
Pada saat itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai KPP tidak akan mengalami guncangan jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus.
"Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth bisa kita lakukan," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta,
PKS juga tidak hadir dalam pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).
Baca juga: Ditanya soal Rencana Sowan ke PKS, Cak Imin: Belum Ada Agenda
Ketidakhadiran PKS dalam 2 momen itu menjadi tanda tanya. Apakah hal itu sebagai pertanda mereka sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan memasangkan Anies dengan Muhaimin, atau mereka memilih menunggu melihat situasi politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.