Posisi PKS Terancam Diremehkan Jika Tak Tegas soal Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) terancam diremehkan jika hanya sekadar menyesalkan proses bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap menyebabkan poros politik itu mengalami guncangan.

Akibat manuver Partai Nasdem yang memasangkan bakal capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memicu amarah dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat lantas memutuskan mencabut dukungan dari Anies dan keluar dari KPP.

Sampai saat ini PKS belum memutuskan secara tegas sikap mereka terhadap bergabungnya PKB di KPP.

"Apakah sikap politik PKS nanti terhadap cara bergabung PKB tidak smooth itu akan sekadar berhenti pada rasa sesal dan pemakluman semata? atau akan berlanjut pada sebuah tindakan langkah politik lain?" kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dalam pernyataannya seperti dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Baca juga: PKS Absen di Konsolidasi Nasdem-PKB, Anies: Kita Akan Terus Bersama

Menurut sikap PKS terkait polemik itu bakal menentukan peta koalisi ke depan.

Sebab PKS bisa saja tidak sepakat dengan Nasdem dan PKB, tetapi membiarkan koalisi itu tetap berjalan karena mereka juga berharap mendapatkan efek ekor jas dari dukungan terhadap Anies di dalam pemilu legislatif 2024.

Atau jika PKS tidak sepakat dan berseberangan dengan Nasdem dan PAN, maka mereka mesti mencari mitra koalisi baru. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ke mana PKS bakal melabuhkan dukungan jika mereka memutuskan hengkang dari KPP.

Bawono menilai, jika sikap PKS tidak tegas maka keberadaan mereka di KPP berpotensi diremehkan.

Sebab gabungan persentase perolehan kursi di DPR oleh Nasdem dan PKB melalui Pemilu 2019 sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), tanpa harus berkoalisi dengan PKS.

Baca juga: Usai Deklarasi Anies-Cak Imin, PKB Sudah Jadwalkan Bertemu dengan PKS

Dalam Pemilu 2019, Partai Nasdem berhasil meraih 12,66 juta suara atau 9,05 persen dari total suara sah nasional.

Perolehan kursi Nasdem di DPR periode 2019-2024 mencapai 59 kursi (10,26 persen).

Sedangkan jumlah suara PKB dalam pemilu legislatif 2019 mencapai 13,57 juta suara, atau 9,69 persen dari total suara sah nasional.

Baca juga: Kali Kedua PKS Absen dalam Pertemuan Penting Koalisi Perubahan Usai Penetapan Duet Anies-Cak Imin

Perolehan kursi PKB di DPR periode 2019-2024 mencapai 58 kursi (10,09 persen) dari total 575 kursi.

Sementara itu, PKS meraih 11,49 juta suara atau 8,21 persen dari total suara sah nasional pada Pemilu 2019. Mereka mendapatkan 50 kursi atau 8,7 persen dari total 575 kursi DPR RI.

Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

"Bila sikap politik PKS nanti sekadar berhenti pada rasa sesal semata, lalu memaklumi hal tersebut maka ke depan dalam perjalanan koalisi keberadaan PKS potensial akan dikecilkan atau dipandang sebelah mata," ujar Bawono.

Jika PKS memutuskan hengkang dari KPP, Bawono menilai mereka bisa membangun poros baru dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat.

Baca juga: Nasdem dan PKB Susun Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Tunggu PKS Rumuskan Bersama

Apalagi wacana itu sempat diembuskan beberapa waktu lalu, yakni ketika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP yang juga Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, turut mendekati PKS dan Demokrat menawarkan wacana koalisi.

"Membangun poros baru dgn PPP dan Partai Demokrat akan menjadi opsi menarik. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir kabar tentang rancangan poros baru ini sudah mencuat ke ruang publik," ujar Bawono.

Menurut Bawono, jika PKS berani mengambil keluar dari KPP dan membangun poros baru, maka hal itu turut membuka kemungkinan kontestasi pemilihan presiden 2024 diikuti oleh empat pasangan calon.

"Hal itu juga baik bagi pemilih karena diberikan alternatif beragam dalam pemilihan presiden 2024 setelah di pemilihan presiden 2014 dan 2019 disuguhkan dua pasangan calon saja," ucap Bawono.

PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato), Surabaya, Jawa Timur, 2 September 2023.

Baca juga: PKS Tak Hadir dalam Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower

Pada saat itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai KPP tidak akan mengalami guncangan jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus.

"Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth bisa kita lakukan," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta,

PKS juga tidak hadir dalam pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Ditanya soal Rencana Sowan ke PKS, Cak Imin: Belum Ada Agenda

Ketidakhadiran PKS dalam 2 momen itu menjadi tanda tanya. Apakah hal itu sebagai pertanda mereka sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan memasangkan Anies dengan Muhaimin, atau mereka memilih menunggu melihat situasi politik.