Mahasiswa UI Sindir Anies Belum Bayar Pemotongan Gaji ASN DKI yang Digunakan untuk Program Bansos Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Septin menyindir bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang belum membayar pemotongan gaji dan tunjuangan ASN DKI Jakarta yang digunakan untuk program Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Septin mengatakan, Anies selalu bicara soal kesejahteraan, tapi ASN yang dia pimpin selama 5 tahun justru gajinya dipotong untuk program jaring pengaman sosial Covid-19.

"Pak Anies Baswedan seringkali menggunakan kata kesejahteraan dalam jawaban maupum pemaparannya," kata Septin dalam acara kuliah kebangsaan di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).

"Kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang ASN, saya ingin menanyakan kepada Bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut apa yang Bapak lakukan sebagai presiden jika nanti terpilih, padahal utang janji Bapak pada saat pandemi belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu," ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Konoha dan Wakanda di Medsos Jadi Tanda Demokrasi yang Ada Tidak Sehat

Septin mengatakan, beberapa PNS DKI Jakarta belum mendapatkan pemulangan pemotongan tunjangan 50 persen yang dilakukan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi bagaimana pertanggungjawaban nantinya untuk hal tersebut untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya," imbuh dia.

Anies kemudian menjawab kebijakan tersebut murni merupakan kebijakan untuk menolong sesama saat pandemi Covid-19.

Jaminan sosial diperlukan karena dampak aktivitas saat pandemi jauh berkurang dan ada 2,4 juta keluarga yang terdampak yang harus mendapat perhatian khusus oleh masyarakat.

"Ketika terjadi pandemi, maka tukang baso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, semua itu di rumah," kata Anies.

Baca juga: Anies Ingin Miskinkan Koruptor untuk Beri Efek Jera

Ditambah pendapatan daerah DKI Jakarta merosot tajam dari penghasilan 80 triliun kehilangan 52 persennya sehingga diperlukan pergeseran beberapa anggaran, salah satunya adalah tunjangan para ASN.

"Jadi saya sebagai Gubernur waktu itu mengumpulkan ASN dan saya buat rekaman, saya waktu itu bicara ke ASN, sekarang ini ada uang nilainya Rp 1,6 triliun mau dipakai (untuk tunjangan) 60.000 ASN atau dipakai untuk hidupi 2,4 juta warga Jakarta (yang terdampak)," kata Anies.

Anies mengatakan saat itu untuk menghibahkan uang hak para PNS DKI, 25 persen dihibahkan dan 25 persen ditahan dan akan dikembalikan saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) DKI Jakarta kembali normal.

Baca juga: Sejumlah Purnawirawan TNI-Polri Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres

"25 persen tidak dikembalikan (dihibahkan), 25 persen dikembalikan. Jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk alat kesehatan, bukan untuk vaksin, itu pemotongan yg menjadi beras, gula, sembako, bagi para tetangga ASN di Jakarta," ucap Anies.

Dia mengatakan pelan-pelan uang tersebut kembali, Anies meminta agar para ASN DKI tidak khawatir karena aturan yang dia teken adalah uang tersebut akan dikembalikan jika APBD Jakarta sudah kembali normal.

"Begitu APBD kembali, uang itu dikembalikan," katanya.