Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Jangan Sampai Ada Dalil Seolah-olah Ekonomi Maju, Harus Menerima Demokrasi Terseok

Kompas.com - 24/08/2023, 23:51 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap tak ada lagi dalil politik yang memisahkan antara kemajuan perekonomian dan perkembangan demokrasi.

Begitu juga dengan dalil keamanan dan ketertiban suatu bangsa harus menghentikan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki dalam acara "Bicara Budaya Kini dan Nanti" Kamis (24/8/2023).

Mulanya, SBY memberikan pengantar tentang mitos dan budaya yang dilekatkan oleh bangsa Asia khususnya Asia Selatan.

Baca juga: Lukisan SBY Dibeli Anak Buahnya Sendiri Seharga Rp 510 Juta

Dia menyebut dua mitos dari lima mitos adalah tentang ekonomi yang tak bisa beriringan dengan demokrasi dan ketertiban yang tak bisa beriringan dengan kebebasan.

"Ada dua mitos, ini belum lama sebetulnya menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia. Karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini tentang pembangunan," kata SBY.

Mitos itu mengatakan, agar bangsa berkembang termasuk Indonesia jika ingin membangun kesejahteraan harus sejalan dengan membangun ekonomi.

Baca juga: Mengintip Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan, Ada Apa Saja?

"Lupakan demokrasi, kalian harus memilih. Enggak mungkin dua-duanya kacau nanti nggak nyampai tujuannya. Ingin sejahtera ekonomi maju ya nomor duakan demokrasi. Itu mitos," imbuh dia.

"Mitos yang kedua ini soal keamanan nasional, kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil, ya kurangi kebebasan. Kontrol kebebasan seolah-olah kita harus memilih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan," sambung SBY.

Namun zaman telah berubah, era telah berganti. Mitos yang dulunya sangat dipercaya pemerintahan Indonesia mulai ditinggali seiring dengan lahirnya era reformasi.

SBY yang pernah menjadi presiden dua periode itu merasa yakin ekonomi yang dimitoskan tak bisa beriringan dengan demokrasi bisa sebaliknya.

Hal itu, kata SBY, pernah dibuktikan dalam tahun-tahun kepemimpinannya, ekonomi tumbuh indeks demokrasi tak anjlok.

"Saya bisa berdebat dengan siapapun dengan negara manapun, pakar apapun, politisi manapun, bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya," katanya.

Dia percaya, mitos yang dulu sangat diyakini itu bisa dipatahkan dan jangan lagi terulang dibuat menjadi dalil politik agar demokrasi kembali terseok dan kebebasan jadi barang mewah lagi.

"Mitos-mitos yang lampau itu saya yakini bisa kita patahkan dan jangan sampai ada dalil politik apapun seolah-olah kita memilih kalau ekonomi maju harus menerima demokrasinya terseok, ataupun sebuah negara yang aman melupakan kebebasan," tutur SBY.

"Tidak harus begitu, karena kita pernah membuktikan ini semua bisa dihadirkan. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, Indonesia bertambah maju, bertambah adil, bertambah damai dan bertambah demokratis," ungkap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com