DPO KPK Dapat "Permanent Resident" di Negara Lain, Guru Besar UI: Ada Surga Pelarian Kejahatan Kerah Putih

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut, daftar pencarian orang (DPO) mendapatkan permanent resident dari negara tertentu bisa karena telah menggelontorkan investasi dalam jumlah besar.

Pernyataan ini Hikmahanto sampaikan saat dimintai tanggapan terkait DPO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos yang mengantongi paspor dan Kirana Kotama yang mendapatkan permanent resident dari negara lain.

Baca juga: KPK Sebut DPO Kirana Kotama Dapat Permanent Resident dari Pemerintah Amerika

Menurut Hikmahanto, sejumlah negara tersebut mengabaikan apakah pihak yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana.

“Tanpa dia (negara tersebut) melihat apakah orang ini sedang di dalam pencarian atau tidak. Itu yang namanya negara tax haven country,” kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (14/8/2023).

“Jadi negara surga bagi para pelarian kejahatan kerah putih,” tambahnya.

Hikmahanto mengatakan, dalam fenomena DPO yang kabur keluar negeri, biasanya mereka melarikan ‘orang’ atau harta kekayaannya.

Tindakan semacam ini tidak hanya dilakukan di negara-negara miskin. Beberapa negara kaya juga diketahui menjadi tax haven country.

“Swiss juga dianggap sebagai di negara seperti itu. Singapura dulu, sekarang Singapura agak hati-hati saja sekarang,” ujarnya.

Akan tetapi, Hikmahanto menampik terdapat negara-negara yang menjual paspor untuk para buron.

Baca juga: DPO KPK Kirana Kotama Dapat Permanent Resident Negara Lain

Menurutnya, yang marak adalah pemberian permanent resident dan status kewarganegaraan. Itupun banyak terjadi pada masa bertahun-tahun silam.

Negara-negara tersebut, kata dia, tidak mempermasalahkan asal-usul uang yang diinvestasikan, apakah hasil pencucian uang atau tidak.

Negara yang jadi surga pelaku kejahatan kerah putih itu biasanya tidak tergabung dalam organisasi antarpemerintah Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (Financial Action Task Force/FATF).

“Dia enggak mempermasalahkan sebenarnya, yang penting uang datang, uang itu hasil pencucian uang atau enggak,” tutur Hikmahanto.

Baca juga: KPK Sebut DPO KPK Kirana Kotama Dapat Perlindungan dari Negara Lain

Sebagai informasi, keberadaan DPO KPK belakangan menjadi sorotan setelah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Krishna Murti menyebut buron Harun Masiku diduga berada di Indonesia.

Selain itu, ia juga menyebut terdapat DPO KPK yang diduga status kewarganegaraannya telah berubah.

Terkait hal ini, KPK menyebut Harun Masiku diduga kabur ke luar negeri melalui jalur tikus sehingga tidak terdeteksi di data lalu lintas Imigrasi.

Sementara, Kirana Kotama disebut mendapatkan status permanent resident dari Amerika Serikat.

Adapun Paulus Tannos diduga mengantongi paspor dan status kewarganegaraan dari salah satu negara di Afrika.