Kemenkes: Semua Bayi di Indonesia Akan Mendapatkan Imunisasi Tetes Rotavirus

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Syahril mengatakan, semua bayi akan mendapatkan imunisasi tetes rotavirus (RV).

Program ini dilakukan untuk melindungi anak Indonesia dari kejadian diare berat.

Menurut Syahril, pemberian imunisasi RV akan dilaksanakan secara Nasional pada 15 Agustus 2023 di Sulawesi Selatan.

“Sasaran pemberian imunisasi RV dimulai paling cepat pada anak usia 2 bulan (atau bayi yang dilahirkan pada tanggal 16 Mei)," ujar Syahril, seperti dilansir siaran pers Kemenkes pada Senin (14/8/2023).

"Yang akan diberikan sebanyak 3 dosis dengan jarak 4 minggu antar dosis, dan imunisasi RV dosis terakhir diberikan pada bayi usia 6 bulan 29 hari," jelasnya.

Baca juga: Kemenkes Canangkan Gerakan Nasional Imunisasi Polio Tipe 2 di Kabupaten Klaten

Syahril mengungkapkan, pada 2022 pemberian imunisasi RV di Indonesia dilaksanakan secara bertahap di 21 kabupaten/kota di 18 provinsi dengan sasaran 196.876 bayi.

Saat itu, ada dua pertimbangan yang dilakukan, yakni angka morbiditas dan mortalitas diare yang tinggi pada balita serta kesiapan sumber daya daerah dalam pelaksanaan imunisasi.

Lebih lanjut, Syahril menjelaskan, penyakit diare hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian tertinggi pada bayi.

Berdasarkan data dari Indonesian Rotavirus Surveillance Network (IRSN) (Soenarto et al, 2017), sekitar 45 persen kasus rawat inap pada balita disebabkan oleh diare cair akut yang disebabkan Rotavirus.

Baca juga: Kemenkes Targetkan 100 Persen Bayi Dapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun Ini

Bahkan, sekitar 9,8 persen kematian pada bayi di bawah 12 bulan dan 4,55 kematian pada balita usia 12-59 bulan di Indonesia disebabkan oleh diare.

Adapun penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektoral dalam hal tenaga, sarana, dan dana mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana

"Seluruh kebutuhan vaksin dibebankan pada APBN, sedangkan biaya operasional dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lainnya yang tidak mengikat," tambah Syahril.