Formappi Anggap KPU-Bawaslu Tak Bisa Dipercaya jika Tidak Transparan soal Penggunaan Anggaran Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus transparan dalam penggunaan anggaran Pemilu 2024.

Ia mengatakan, kedua lembaga tersebut tak bisa dipercaya terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemilu mendatang jika tidak bisa menyampaikan pada publik soal pemakaian anggarannya saat ini.

“Ini adalah dana negara, dana rakyat, sehingga penting bagi lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan rutin (penggunaan anggaran) melalui website-nya. Kenapa itu penting dilaporkan? Karena mereka bekerja untuk melayani hajatan politik di mana kepercayaan menjadi sangat penting,” ujar Lucius di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (3/8/2023).

“Bagaimana bisa percaya terhadap KPU dan Bawaslu yang bahkan untuk urusan anggaran saja mereka tidak tanggung jawab, bagaimana dengan putusan KPU terkait hasil pemilu nantinya?” katanya lagi.

Baca juga: KPU Raih Opini WTP, tapi Sempat Ada Kelebihan Bayar Belanja Barang Perjalanan Dinas Rp 2,03 Miliar

Baginya, saat ini KPU dan Bawaslu belum menyampaikan secara rinci dan terbuka penggunaan dana Pemilu 2024. Padahal, jumlahnya cukup besar mencapai Rp 76,6 triliun.

“Kalau kegiatannya saja tidak muncul di ruang publik, lalu apa yang bisa dijelaskan oleh penyelenggara pemilu soal dana-dana itu? Untuk apa saja mereka gunakan? Yang paling penting saya kira di akar rumput informasi terkait dengan pemilu itu memang minim,” katanya.

Lucius kemudian menilai bahwa kinerja Komisi II DPR RI untuk mengawasi penggunaan anggaran di dua lembaga tersebut masih minim.

Ia lantas menuding bahwa lemahnya pengawasan itu karena para anggota Komisi II DPR RI juga menerima aliran dana dari program sosialisasi KPU dan Bawaslu.

“Saya tahu betul berapa uang yang didapat oleh satu anggota di satu titik gitu ya untuk pelaksanaan sosialisasi. Waktu itu saya mendapatkan informasi sekitar Rp 300 juta per satu titik,” ujar Lucius.

Baca juga: KPU Mulai Simulasi Bongkar Muat hingga Pengepakan Logistik Pemilu 2024