Menanti Pergeseran Model Kampanye Pilpres: Figur ke Program

PER JULI 2023, nama-nama kandidat yang akan berlaga di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 terdengar semakin mengerucut.

Mereka adalah para tokoh yang telah berulang kali unggul dalam survei seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo.

Ada pula elite yang sudah mendapat mandat dari partai politik (parpol) untuk mengikuti mekanisme kandidasi seperti Airlangga Hartarto atai Muhaimin Iskandar, hingga politisi yang masih menjadi pejabat tinggi seperti Zulkifli Hasan, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Ridwan Kamil.

Namun tidak cukup hanya merujuk pada silaturahmi di tingkat tokoh, suhu elektoral menuju 2024 jadi semakin terasa hangatnya karena kerjasama politik juga telah dibangun secara institusional di tingkat parpol.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai Demokrat misalnya, memilih membangun suatu blok politik kolektif karena telah bersepakat menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI.

Hal sama dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sampai tulisan ini dimuat, telah saling setuju untuk menunjuk Prabowo Subianto sebagai bakal capres RI 2024. Meski sejumlah kader PKB di tingkat grassroot masih berharap agar Muhaimin Iskandar saja yang menjadi kandidatnya.

Tidak berhenti pada kelompok mereka, di tempat lain, terdapat pula kerja sama politik yang juga diinisiasi oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tampaknya, persekutuan ini lahir karena para parpol di dalamnya cenderung ingin mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, meski nama Airlangga Hartarto masih terus menerus diajukan sebagai alternatif.

Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang telah berada di tingkat elektoral istimewa karena bisa menetapkan capres-cawapres sendiri, sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat definitifnya.

Tentu, pengerucutan nama-nama tersebut adalah hal positif mengingat Pemilu 2024 akan digelar sebentar lagi. Khususnya agar publik bisa mulai melakukan penilaian atas rekam jejak para kandidat.

Namun demikian, persoalannya, jika dilihat secara jeli, diskusi mengenai Bacapres yang sejauh ini terjadi baru sampai di level profil, alih-alih program. Alias baru menempatkan tokoh, bukan rencana kebijakan, sebagai episentrum.

Padahal, secara rasional, ketika pada saatnya salah satu dari tokoh-tokoh tersebut terpilih dan harus menjalankan pemerintahan, program mereka yang akan memengaruhi nasib masyarakat banyak. Tulisan singkat ini ingin melakukan problematisasi atas situasi tersebut.

Sebagai negara yang masih terus menerus berkembang, tak bisa dipungkiri bahwa spektrum persoalan-persoalan mendasar di Indonesia masih menganga dengan lebarnya.

Berbagai ketidaksempurnaan di bidang ekonomi, hukum dan politik, misalnya, masih menumpuk sedemikian rupa, menunggu untuk diselesaikan secara serius dan komprehensif.

Harus diakui, pro-kontra tentang hasil kerja status quo adalah sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Bagi kelompok pendukung, pemerintahan Presiden Joko Widodo sejauh ini akan senantiasa dianggap terselenggara tanpa cela.