Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontrak Obyek Suap Pejabat Basarnas yang Kena OTT KPK Senilai Rp 9,99 M

Kompas.com - 26/07/2023, 13:58 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) membenarkan, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang menjadi obyek suap menyuap memiliki nilai kontrak Rp 9.997.104.000.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pengadaan tersebut terdaftar dengan kode lelang 3317469.

Nilai pagu proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 10 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.999.738.030

“Itu salah satu proyek yang diduga menjadi obyek suap menyuap,” kata Ali saat dihubungi, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: KPK Amankan 10 Orang Saat OTT Pejabat Basarnas

Berdasarkan informasi yang diunggah pada situs LPSE, lelang pengadaan barang peralatan Basarnas itu dibuat pada 9 Januari 2023.

Dana proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Lelang diikuti 46 perusahaan, di antaranya adalah PT Trisukses Permata dengan harga penawaran Rp 9.510.499.999,98 dan harga terkoreksi Rp 9.510.499.999,98.

Kemudian, CV Wahana Pembangunan dengan harga penawaran Rp 9.798.800.280, dan harga terkoreksi Rp 9.798.800.280,.

CV Mentari Bunga Laisa dengan harga pebawaran Rp 9.991.221.000 dan harga terkoreksi Rp 9.991.221.000.

Baca juga: Pejabat Basarnas yang Terjaring OTT KPK Diduga Lakukan Suap Menyuap

Lalu, PT Intertekno Grafikassejati dengan harga penawaran Rp 9.997.104.000 dan harga terkoreksi Rp 9.997.104.000.

Setelah proses lelang dilakukan, PT Intertekno Grafikasejati ditetapkan sebagai pemenang tender.

Perusahaan yang beralamat di Jalan Tanah AbangII Nomor 113, Jakarta Pusat ini mendapatkan nilai kontrak pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan senilai Rp 9.997.104.000.

Ali mengonfirmasi, dalam OTT kemarin, pihak yang diamankan, di antaranya berasal dari PT Intertekno Grafikasejati.

“Di antaranya betul proyek dimaksud,” tutur Ali.

Adapun OTT digelar di Jalan Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (25/7/2023).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com