Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Imigrasi Soroti Daerah Basis Sindikat TPPO, Pengawasan Diperketat

Kompas.com - 18/07/2023, 15:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, sejumlah daerah disorot karena diduga menjadi basis sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Oleh karena itu, Silmy mengatakan, pihaknya tengah memperketat pemeriksaan keimigrasian di sejumlah wilayah tersebut.

"Ada basis basisnya tetapi ada beberapa, misalnya di NTT (Nusa Tenggara Timur ) ada, di NTB (Nusa Tenggara Barat) ada, Jawa Timur, kemudian di Sulawesi Selatan (Sulsel) juga," kata Silmy saat ditemui awak media di sela-sela acara Imigrasi Festival (Imifest), Denpasar, Bali, Selasa (18/7/2923).

Baca juga: Dirjen Imigrasi Sebut Perempuan 17-45 Tahun Rentan Jadi Korban TPPO

Silmy mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas (Satgas) guna menekan kasus TPPO. Mereka bertugas mengungkap dugaan sindikat TPPO hingga melakukan sosialisasi.

Selain itu, beberapa waktu lalu Silmy juga telah meminta jajaran di keimigrasian di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan pemohon paspor dengan ketat.

Pihaknya juga meminta petugas tidak segan menjatuhkan sanksi berupa penundaan penerbitan paspor hingga tiga tahun jika pemohon memberikan keterangan palsu.

Mantan Direktur Utama (Dirut) Kratau Steel itu mengatakan, perempuan berusia 17-45 tahun merupakan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban TPPO.

Hall ini merujuk pada data statistik yang telah didapatkan pihak Imigrasi.

"Mereka biasanya mengaku melakukan wisata, melakukan kunjungan keluarga," ujar Silmy.

Baca juga: Dirjen Imigrasi: 3.912 WNI Potensial Jadi WN Singapura Sepanjang 2019-2022

Kasus TPPO terus menjadi perhatian publik menyusul banyaknya korban kembali dalam keadaan meninggal, tidak utuh, maupun selamat.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TPPO diketahui telah menetapkan sebanyak 494 tersangka perdagangan orang dalam kurun waktu 5-18 Juni 2023.

Kemudian, sebanyak 1.553 korban TPPO berhasil diselamatkan dalam kurun waktu yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com