Jokowi Minta Pemerintah Serius Hadapi Dampak El Nino

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah serius menghadapi puncak el nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo selepas mengikuti rapat terbatas yang membahas antisipasi dampak el nino di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Presiden mengumpulkan semua menteri dan menteri koordinator dalam mengantisipasi el nino yang menurut BMKG kita puncaknya akan ada di Agustus-September," ujar Syahrul.

"Perintah Presiden ini harus diseriusi. Kita tidak boleh bersoal, khususnya dengan beras. Antisipasi (dampak) sejelek mungkin harus dipersiapkan," kata dia.

Baca juga: Teknologi Modifikasi Cuaca, Solusi Dampak El Nino yang Kian Nyata

Oleh karena itu, kata dia, Presiden meminta kepada Kementan agar memastikan daerah mana saja yang berstatus masih hijau atau kondisi airnya cukup.

Tujuannya, di daerah tersebut dilakukan penanaman padi dan tanaman pangan secara lebih optimal.

Kedua, untuk daerah kuning artinya daerah dengan kondisi air pas-pasan harus ada intervensi khusus.

"Terutama untuk mengendalikan air irigasi, embung dan lain-lain dan kerja sama dengan daerah," ujar Syahrul.

Ketiga, untuk daerah merah, pemerintah akan mempersiapkan lumbung pangan khusus dan komoditas tanaman yang tahan kondisi sulit air.

Baca juga: Antisipasi El Nino, Jokowi Minta Produksi Pertanian Digenjot

Merujuk kondisi daerah di atas, Syahrul menyebut, tak semua daerah di Indonesia aman dari dampak el nino, sehingga Kementan mempersiapkan enam provinsi yang akan menjadi penyangga utama dampak el nino.

"Jadi daerahnya ada tiga di Jawa, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Daerah-daerah yang kita berharap yang masih ada lahan gambutnya ada harus menjadi. Karena daerah situ masih daerah air," ujar Syahrul.