KPK Panggil Menhub Budi Karya Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalur Kereta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Budi akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada, Jumat (14/7/2023).

"(Saksi atas nama) Budi Karya Menteri Perhubungan RI," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Baca juga: OTT KPK Terkait Suap Proyek Jalur Kereta Tegal, Begini Suasana Kantor Balai Teknik Perkeretaapian Jateng

Selain Budi, KPK memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian DJKA, M Risal Wasal dan aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub, Maulana Yusuf.

Sebelumnya, KPK menduga terdapat aliran suap dari PT Istana Putra Agung (IPA) ke sejumlah pihak, termasuk petinggi di Kemenhub.

Penyidik telah mendalami materi tersebut saat memeriksa tiga orang saksi, yakni Logam Sehat Utama dan Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang saat ini, Eko Budi Santoso.

Kemudian, pejabat POKJA di Satuan Pelaksana 3 Jateng-Yogyakarta tahun 2019-2023, Heni Purwaningtyas.

KPK menduga, terdapat tindakan mengondisikan lelang sehingga PT Istana Putra Agung menang dan menjadi pelaksana pembangunan jalur ganda kereta api Solo Kadipiro-Semarang.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Kemenhub Terkait Kasus Suap Jalur Kereta Api di DJKA

Penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada pertengahan April lalu.

Dari operasi itu, KPK menetapkan 10 orang tersangka yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Achmad Affandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu, tersangka pemberi suap yakni Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023) Yoseph Ibrahim.