Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut soal Effendi Simbolon Sudah "Clear", Sekjen PDI-P: Sudah Lapor ke Ibu Ketum

Kompas.com - 11/07/2023, 18:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partai menganggap persoalan Effendi Simbolon sudah selesai.

Hal ini setelah DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon dan mendengarkan penjelasan atau klarifikasi dari yang bersangkutan terkait pernyataan Prabowo cocok menakhodai Republik Indonesia (RI).

DPP PDI-P juga sudah melaporkan hasil klarifikasi Effendi Simbolon tersebut ke Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ya kita sudah laporkan ke Ibu Ketum terhadap progres yang kemarin," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: DPP PDI-P Ingatkan Effendi Simbolon: Kalau Mau Bebas, Jangan di Partai

Hasto mengungkapkan, DPP PDI-P pun memberikan tugas untuk Effendi Simbolon.

Salah satunya adalah menyoroti beragam kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Pak Effendi Simbolon persoalannya sudah clear, beliau kemarin sudah, kalau gitu menyepi dulu untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan pertahanan. Karena ini sangat penting apakah betul-betul dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia atau ada kepentingan-kepentingan lain," ujarnya.

"Dan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," kata Hasto lagi.

Terkait kabar bahwa Effendi Simbolon tidak akan menjadi calon legislatif (caleg) dari PDI-P pada Pemilu 2024, Hasto mengaku tak bisa menjawabnya saat ini.

Baca juga: Bantah Effendi Simbolon Pindah Partai, Sekjen PDI-P: Sekali Merah, Tetap Merah

Hasto mengatakan bahwa soal pencalegan baru bisa dilihat pada Oktober mendatang.

"Nanti kita lihat sementara ini kelengkapan-kelengkapan data administrasi masih dilengkapi. Masih bisa beberapa perubahan-perubahan penyesuaian komposisi dengan melihat dinamika politik. Sehingga berdasarkan peraturan KPU masih bisa dilakukan perubahan-perubahan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Effendi Simbolon tetap tegak lurus arahan Megawati untuk mendukung dan memenangkan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikan setelah publik mempersepsikan Effendi mendukung bakal capres lain, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut soal Sanksi Effendi Simbolon Akan Dibahas di Rapat DPP Selanjutnya

Pasalnya, Effendi Simbolon mengatakan bahwa Prabowo cocok menjadi "nakhoda" dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).

"Dalam penjelasannya, sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketum PDI-P Ibu Megawati dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI-P bersama dengan partai-partai lain," kata Hasto, Senin.

Hasto mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi Effendi, Prabowo diundang kapasitasnya dalam  sebagai Menteri Pertahanan.

Kemudian, Prabowo menjelaskan soal aspek-aspek bela negara sebagaimana tugasnya di Menhan.

Dalam acara itu, Hasto mengatakan, Effendi juga mengaku menyampaikan masukan dan kritik terhadap berbagai kebijakan Prabowo sebagai Menhan.

"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, berpotensi melanggar Undang-Undang. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista, yang dilaksanakan secara tidak proper," ujar Hasto.

Baca juga: Jejak Kontroversi Effendi Simbolon, dari Prabowo Nakhoda RI hingga Picu Amarah KSAD

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com