Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didorong Bentuk Poros Baru, Golkar Tinggalkan KIB?

Kompas.com - 11/07/2023, 17:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar pengurus membentuk poros baru terkait Pilpres 2024.

Sebab saat ini, Golkar berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana masing-masing sudah menentukan "jalannya" sendiri.

Lantas, apakah itu artinya Golkar akan meninggalkan KIB untuk membentuk koalisi baru?

"Ya realitasnya kan PPP sudah bikin sendiri, PAN juga kita belum tahu. Ya poros baru bisa saja ganti partai, yang penting harus penuhi PT, presidential threshold 20 persen," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono saat dihubungi, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Ketua Dewan Pakar Golkar: Tak Ada yang Salah dengan Airlangga, Dia Sedang Lobi Sana-sini

Untuk diketahui, PPP sudah menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Sedangkan PAN sejauh ini selalu menggadang-gadang Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres, baik untuk Ganjar maupun Prabowo Subianto.

Agung menjelaskan, saat ini Golkar mengantongi sekitar 12 persen presidential threshold. Dengan demikian, mereka harus mencari partai lain supaya bisa memenuhi syarat presidential threshold.

Sesuai dengan amanat Munas Golkar, Airlangga Hartarto lah yang didorong menjadi Capres 2024.

"Capresnya Pak Airlangga Hartarto, cawapresnya terserah beliau. Beliau yang nanti menetapkan. Kita percayakan kepada beliau, beri waktu. Cuma pandangan kami lebih cepat lebih baik," tuturnya.

Baca juga: Kemelut Partai Golkar, Kursi Kepemimpinan Airlangga Hartarto Digoyang Internal

Terkait Golkar saat ini condong ke pihak mana, Agung enggan membocorkannya. Dia merasa tidak elok jika menyampaikannya saat ini.

Namun, yang pasti, Agung mendorong Airlangga menetapkan koalisi serta cawapres pada bulan Juli-Agustus 2023.

"Kita harapkan Juli-Agustus sudah ada gambaran yang lebih jelas, dan syukur kalau bisa di-declare, dinyatakan kepada publik sebagai pasangan," jelas Agung.

"Faktanya ya kita harus berkoalisi, mengajak koalisi. Mengajak koalisi itu kan tidak begitu saja. Ada beberapa kontra kondisi, pra kondisi yang harus dipenuhi semua pihak," imbuhnya.

Berikut 3 rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar:

Baca juga: Dewan Pakar Rekomendasikan Partai Golkar Bentuk Poros Baru pada Pemilu 2024

1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki “kendaraan politik" dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com