Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Jadi Endemi, Vaksinasi Covid-19 Tetap Rutin Diberlakukan untuk Kelompok Rentan Mulai 1 Januari 2024

Kompas.com - 05/07/2023, 21:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan RI dr Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 bakal diperuntukkan efektif kepada kelompok tertentu pada 1 Januari 2024.

Hal ini dilakukan Kemenkes sebagai tindak lanjut atas status pandemi yang sudah berubah menjadi endemi sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni 2023.

"Jadi, program rutin bagi sasaran yang memiliki kelompok risiko tinggi," kata Maxi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023) usai rapat Komisi IX DPR digelar tertutup.

Baca juga: Masa Endemi, Kemenkes Berencana Bakal Tetap Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk 3 Kelompok Ini


Untuk melakukan hal itu, Kemenkes tengah menyusun Peraturan Menteri Kesehatan terbaru mengenai vaksinasi Covid-19.

Adapun Peraturan Menteri itu turut menyesuaikan dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

"Kami lagi menyusun regulasinya, Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan peraturan presiden yang baru, ya terkait dengan masa dari pandemi ke endemi," tutur dia.

Maxi mengatakan, kelompok rentan yang dimaksud menerima vaksinasi Covid-19 secara rutin antara lain, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang memiliki komorbid.

Serta, kelompok dewasa muda yang memiliki komorbid atau obesitas, serta yang memiliki autoimun atau penyakit HIV.

"Itu yang menjadi saran dan akan disediakan oleh pemerintah dan itu akan kita berlakukan mulai 1 Januari 2024," ujar Maxi.

Adapun terkait program vaksinasi, saat ini hingga Desember masih berlaku seperti biasanya, tanpa ada pemisahan kelompok tertentu.

"Untuk yang sekarang ini sampai Desember masih seperti biasa, tidak dulu memisahkan apa kelompok tertinggi apa, kita masih program seperti biasanya," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Masih Sediakan Vaksin Covid-19 Gratis Selama Masa Transisi

Diketahui, pemerintah berencana tetap menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk tiga kelompok tertentu.

Tiga kelompok tersebut, yaitu lansia dengan komorbid, tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan, dan kelompok usia muda di bawah 12 tahun dengan immunocompromised.

Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Maxi.

Vaksinasi Covid-19 akan menjadi vaksinasi rutin usai pemerintah mengumumkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi, sama halnya dengan vaksin HPV dan vaksin polio.

"Oleh karena itu, kami lagi merancang Permenkes bagaimana mekanisme vaksinasi covid-19," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kompas.com, Selasa (4/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com