Salin Artikel

Pandemi Jadi Endemi, Vaksinasi Covid-19 Tetap Rutin Diberlakukan untuk Kelompok Rentan Mulai 1 Januari 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan RI dr Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 bakal diperuntukkan efektif kepada kelompok tertentu pada 1 Januari 2024.

Hal ini dilakukan Kemenkes sebagai tindak lanjut atas status pandemi yang sudah berubah menjadi endemi sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni 2023.

"Jadi, program rutin bagi sasaran yang memiliki kelompok risiko tinggi," kata Maxi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023) usai rapat Komisi IX DPR digelar tertutup.


Untuk melakukan hal itu, Kemenkes tengah menyusun Peraturan Menteri Kesehatan terbaru mengenai vaksinasi Covid-19.

Adapun Peraturan Menteri itu turut menyesuaikan dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

"Kami lagi menyusun regulasinya, Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan peraturan presiden yang baru, ya terkait dengan masa dari pandemi ke endemi," tutur dia.

Maxi mengatakan, kelompok rentan yang dimaksud menerima vaksinasi Covid-19 secara rutin antara lain, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang memiliki komorbid.

Serta, kelompok dewasa muda yang memiliki komorbid atau obesitas, serta yang memiliki autoimun atau penyakit HIV.

"Itu yang menjadi saran dan akan disediakan oleh pemerintah dan itu akan kita berlakukan mulai 1 Januari 2024," ujar Maxi.

Adapun terkait program vaksinasi, saat ini hingga Desember masih berlaku seperti biasanya, tanpa ada pemisahan kelompok tertentu.

"Untuk yang sekarang ini sampai Desember masih seperti biasa, tidak dulu memisahkan apa kelompok tertinggi apa, kita masih program seperti biasanya," kata dia.

Diketahui, pemerintah berencana tetap menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk tiga kelompok tertentu.

Tiga kelompok tersebut, yaitu lansia dengan komorbid, tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan, dan kelompok usia muda di bawah 12 tahun dengan immunocompromised.

Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Maxi.

Vaksinasi Covid-19 akan menjadi vaksinasi rutin usai pemerintah mengumumkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi, sama halnya dengan vaksin HPV dan vaksin polio.

"Oleh karena itu, kami lagi merancang Permenkes bagaimana mekanisme vaksinasi covid-19," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kompas.com, Selasa (4/7/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/21411301/pandemi-jadi-endemi-vaksinasi-covid-19-tetap-rutin-diberlakukan-untuk

Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke