Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pungli di Rutan KPK: Libatkan PPATK untuk Usut, DPR Bakal Panggil Firli Bahuri dkk

Kompas.com - 23/06/2023, 08:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uang hasil dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar Rp 4 miliar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) diduga tidak langsung mengalir ke oknum pegawai lembaga antirasuah.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, kasus itu tengah diusut Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Pimpinan KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprinlidik).

Menurut Ghufron, uang dugaan pungli di Rutan Kelas I Jakarta Timur cabang KPK itu disamarkan dengan menggunakan beberapa lapis transaksi.

Selain itu, para pegawai yang diduga terlibat dirotasi agar bisa fokus menjalani penegakan hukum, etik, dan disiplin.

“Sekilas saja bahwa dugaannya itu memang tidak langsung kepada rekening pegawai-pegawai yang diduga tersebut, memang diduga menggunakan layer-layer,” ujar Ghufron kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Buntut Dugaan Pungli di Rutan, KPK Rotasi Sejumlah Pegawai

Pernyataan Ghufron ini sejalan dengan penjelasan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Albertina Ho.

Kasus pidana ini pertama kali ditemukan Dewas KPK saat menggelar pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama Firli Bahuri.

Menurut Albertina, temuan pungli di rutan KPK menggunakan transaksi tunai dan rekening pihak ketiga.

“Semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya,” ujar Albertina Ho pada 19 Juni 2023.

Karena terdapat transaksi perbankan, KPK melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Soal Temuan Pungli di Rutan, KPK: Selundupkan Duit dan Alat Komunikasi Butuh Duit

KPK memang bekerja sama dengan PPATK ketika mengusut dugaan korupsi.

“KPK juga ada bersinergi kerja sama dengan PPATK, karena ini kan tadi dugaannya ada melalui juga transaksi,” ujar Ali.

Terpisah, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengonfirmasi pihaknya dilibatkan dalam pengusutan dugaan pungli di rutan KPK.

Meski demikian, Ivan enggan menjelaskan lebih rinci mengenai kerja sama tersebut, seperti berapa jumlah rekening yang telah diblokir, dan sebagainya.

“Sudah di Dewas semua ya,” kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: KPK Libatkan PPATK Usut Dugaan Pungli di Rutan Sendiri

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com