Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Enggak Mau Bayar Tol, Ya Lewat Jalan Nasional

Kompas.com - 19/06/2023, 09:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mau ambil pusing soal kritikan yang diarahkan ke pemerintah terkait pembangunan jalan tol yang dianggap tak bermanfaat karena berbayar.

Jokowi menyatakan, jika keberatan untuk membayar tarif tol, masyarakat memiliki alternatif dengan berkendara melalui jalan nasional atau jalan provinsi.

"Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2.040 kilometer jalan tol, tapi ada yang menyampaikan, 'jalan tol itu kan bayar pak'. Ya kalau enggak mau bayar, ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi," kata Jokowi di acara 1 Dekade Bara JP di Bogor, Minggu (18/5/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: BBM di Dunia Naik 700 Persen, Jokowi: Di Sini Naik 30 Persen, Demonya Enggak Rampung-rampung

Jokowi menegaskan, jalan tol tetap mendatangkan manfaat meksipun berbayar, karena keberadaannya dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain.

"Awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur? Apa gunanya jalan tol? Nah kalau enggak ada gunanya, negara-negara maju itu enggak ada yang bangun jalan tol," kata dia.

Jokowi menuturkan, dengan adanya jalan tol, perjalanan dapat ditempuh dengan waktu lebih cepat.

Ia mencontohkan, perjalanan darat dari Jakarta ke Semarang yang dulu memakan waktu 9-10 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 4-5 jam.

"Kalau negara lain bisa 6 jam, kita masih 12 jam ya ditinggal jauh kita, artinya kecepatan mobilitas barang dan jasa kita kalah, biaya logistik pasti kita kalah," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, di samping jalan tol, pemerintah juga membangun 311.000 kilometer jalan desa selama 9 tahun ini.

Jokowi menuturkan, banyak orang tidak memperhatikan capaian ini, padahal jalan desa diperlukan untuk memudahkan proses distribusi dari desa-desa ke pasar dan berdampak ke harga.

Baca juga: Jokowi: Hampir 10 Tahun Bekerja, yang Paling Berat Menghadapi Covid-19

"Bayangkan kalau jalan di desa, lihat jalan berlubang-lubang, ongkos angkut dari desa menuju ke pasar di kota pasti 3 kali lipat, 4 kali. Kalau jalanannya baik, ya harganya pasti normal dan kecepatan itu ada," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Sebentar Lagi Fase Endemi Dimulai, Jokowi: Kalau Kena Covid-19, Bayar

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Halaman:


Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com