Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Enggak Mau Bayar Tol, Ya Lewat Jalan Nasional

Kompas.com - 19/06/2023, 09:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mau ambil pusing soal kritikan yang diarahkan ke pemerintah terkait pembangunan jalan tol yang dianggap tak bermanfaat karena berbayar.

Jokowi menyatakan, jika keberatan untuk membayar tarif tol, masyarakat memiliki alternatif dengan berkendara melalui jalan nasional atau jalan provinsi.

"Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2.040 kilometer jalan tol, tapi ada yang menyampaikan, 'jalan tol itu kan bayar pak'. Ya kalau enggak mau bayar, ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi," kata Jokowi di acara 1 Dekade Bara JP di Bogor, Minggu (18/5/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: BBM di Dunia Naik 700 Persen, Jokowi: Di Sini Naik 30 Persen, Demonya Enggak Rampung-rampung

Jokowi menegaskan, jalan tol tetap mendatangkan manfaat meksipun berbayar, karena keberadaannya dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain.

"Awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur? Apa gunanya jalan tol? Nah kalau enggak ada gunanya, negara-negara maju itu enggak ada yang bangun jalan tol," kata dia.

Jokowi menuturkan, dengan adanya jalan tol, perjalanan dapat ditempuh dengan waktu lebih cepat.

Ia mencontohkan, perjalanan darat dari Jakarta ke Semarang yang dulu memakan waktu 9-10 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 4-5 jam.

"Kalau negara lain bisa 6 jam, kita masih 12 jam ya ditinggal jauh kita, artinya kecepatan mobilitas barang dan jasa kita kalah, biaya logistik pasti kita kalah," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, di samping jalan tol, pemerintah juga membangun 311.000 kilometer jalan desa selama 9 tahun ini.

Jokowi menuturkan, banyak orang tidak memperhatikan capaian ini, padahal jalan desa diperlukan untuk memudahkan proses distribusi dari desa-desa ke pasar dan berdampak ke harga.

Baca juga: Jokowi: Hampir 10 Tahun Bekerja, yang Paling Berat Menghadapi Covid-19

"Bayangkan kalau jalan di desa, lihat jalan berlubang-lubang, ongkos angkut dari desa menuju ke pasar di kota pasti 3 kali lipat, 4 kali. Kalau jalanannya baik, ya harganya pasti normal dan kecepatan itu ada," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Sebentar Lagi Fase Endemi Dimulai, Jokowi: Kalau Kena Covid-19, Bayar

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com