Jokowi: Kalau Enggak Mau Bayar Tol, Ya Lewat Jalan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mau ambil pusing soal kritikan yang diarahkan ke pemerintah terkait pembangunan jalan tol yang dianggap tak bermanfaat karena berbayar.

Jokowi menyatakan, jika keberatan untuk membayar tarif tol, masyarakat memiliki alternatif dengan berkendara melalui jalan nasional atau jalan provinsi.

"Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2.040 kilometer jalan tol, tapi ada yang menyampaikan, 'jalan tol itu kan bayar pak'. Ya kalau enggak mau bayar, ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi," kata Jokowi di acara 1 Dekade Bara JP di Bogor, Minggu (18/5/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: BBM di Dunia Naik 700 Persen, Jokowi: Di Sini Naik 30 Persen, Demonya Enggak Rampung-rampung

Jokowi menegaskan, jalan tol tetap mendatangkan manfaat meksipun berbayar, karena keberadaannya dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain.

"Awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur? Apa gunanya jalan tol? Nah kalau enggak ada gunanya, negara-negara maju itu enggak ada yang bangun jalan tol," kata dia.

Jokowi menuturkan, dengan adanya jalan tol, perjalanan dapat ditempuh dengan waktu lebih cepat.

Ia mencontohkan, perjalanan darat dari Jakarta ke Semarang yang dulu memakan waktu 9-10 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 4-5 jam.

"Kalau negara lain bisa 6 jam, kita masih 12 jam ya ditinggal jauh kita, artinya kecepatan mobilitas barang dan jasa kita kalah, biaya logistik pasti kita kalah," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, di samping jalan tol, pemerintah juga membangun 311.000 kilometer jalan desa selama 9 tahun ini.

Jokowi menuturkan, banyak orang tidak memperhatikan capaian ini, padahal jalan desa diperlukan untuk memudahkan proses distribusi dari desa-desa ke pasar dan berdampak ke harga.

Baca juga: Jokowi: Hampir 10 Tahun Bekerja, yang Paling Berat Menghadapi Covid-19

"Bayangkan kalau jalan di desa, lihat jalan berlubang-lubang, ongkos angkut dari desa menuju ke pasar di kota pasti 3 kali lipat, 4 kali. Kalau jalanannya baik, ya harganya pasti normal dan kecepatan itu ada," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Sebentar Lagi Fase Endemi Dimulai, Jokowi: Kalau Kena Covid-19, Bayar

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Namun, Anies menyoroti warisan pemerintahan SBY dan Jokowi soal panjang jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Ia menyebutkan, era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," kata dia.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin, kata dia, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

Baca juga: Buka Pesta Kesenian Bali 2023, Megawati Disambut Basuki dan Sandiaga, 2 Menteri Jokowi yang Masuk Radar Cawapres Ganjar

"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

"Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang," kata dia.

Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.

Baca juga: Istri Ganjar Sebut Suaminya Pasti Lanjutkan Program Jokowi jika Jadi Presiden

Namun, ia menilai perlu ada keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.

"Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," ujar Anies.