JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan membantah bahwa komunikasi yang belakangan terbangun antara partainya dengan PDI-P merupakan gertakan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Sebelumnya, isu friksi di dalam KPP antara Demokrat dengan Partai Nasdem mengemuka setelah Demokrat mengaku bersiap melakukan "evaluasi" akibat melorotnya elektabilitas bakal calon presiden usungan KPP, Anies Baswedan.
Sementara itu, Nasdem menuding bahwa Demokrat mengancam hengkang dari koalisi jika ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
"Sangat gampang mematahkan asumsi (gertakan) itu," kata Syarifuddin dalam program GASPOL! Kompas.com, Sabtu (17/6/2023).
Baca juga: Demokrat: Jika AHY Cawapres Anies, Apa Nasdem Tetap di Koalisi Perubahan?
Syarief, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa sebelum friksi melanda KPP, Demokrat tidak pernah menjalin komunikasi politik dengan PDI-P.
Ia menyebutkan, Demokrat bahkan terkejut ketika AHY menjadi salah satu kandidat guna mendampingi bakal capres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo.
"Dengar wacana itu juga kami juga kaget, sekalipun kami apresiasi. Jadi artinya apa, terjadinya asumsi seperti itu (menggertak Nasdem lewat PDI-P) tidak benar," kata Syarief.
"Ingin saya sampaikan bahwa Demokrat tetap pada komitmen semula bahwa cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada capres (Anies) untuk menentukan," imbuh dia.
Baca juga: Nasdem: Kita Saja Belum Tahu Siapa Bakal Cawapres Anies
Mengenai latar belakang untuk melakukan "evaluasi", kata Syarief, hal itu tak terlepas dari upaya agar pasangan capres-cawapres yang diusung KPP memiliki waktu cukup untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
Desakan agar KPP dan Anies segera mengumumkan bakal cawapres sebelum Juli 2023 disebut sebagai bagian dari sebuah perencanaan yang harus disertai target.
"Tidak ada paksaan," kata Syarief.
Teranyar, AHY akan bertemu dengan putri Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua DPP Bidang Politik PDI-P Puan Maharani, Minggu (18/6/2023) pagi, di Gelora Bung Karno (GBK).
"Intinya pertemuan tersebut akan melakukan dialog tentang berbagai arah masa depan dan juga komunikasi di antara kedua parpol di mana dengan komunikasi ini akan terbuka suatu ruang-ruang dialog yang lebih besar," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.