Arteria Dahlan Puji Putusan MK soal Sistem Pemilu walau Tak Kabulkan Proporsional Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Arteria Dahlan memuji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mengabulkan gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif (pileg) ke sistem proporsional tertutup.

Padahal, Arteria Dahlan dan PDI-P sangat mendukung penerapan sistem proporsional tertutup sebagaimana diajukan pemohon uji materi.

Anggota Komisi III DPR RI itu menganggap putusan MK setebal 730 halaman lebih itu sangat lengkap.

"Hari ini kita sudah mendapatkan kepastian hukum, putusan MK begitu luar biasa, begitu fenomenal, harus kita akui suasana begitu komperhensif menjadi bagian pengayaan dalam konteks kehidupan hukum khususnya kehidupan bernegara dan berdemokrasi," kata Arteria dalam jumpa pers, Kamis (15/6/2023).

"Kami juga ingin sampaikan semoga ini menjadi kemenangan kita semua," ujarnya lagi.

Baca juga: MK Ungkap 5 Hal yang Perlu Dipikirkan DPR dan Pemerintah jika Ingin Ganti Sistem Pemilu

Dari sembilan fraksi yang ada di Senayan, memang hanya PDI-P yang mendukung penerapan sistem proporsional tertutup, yakni pemilih hanya memilih partai politik di dalam surat suara, bukan calon anggota legislatif (caleg).

Meski demikian, atas putusan MK ini, Arteria mengatakan, PDI-P merupakan partai yang dewasa dan diklaim sudah mempersiapkan segala kemungkinan sistem pemilu.

Ia juga menyinggung bahwa penerapan demokrasi tidak perlu asal "contek model Barat", tetapi disesuaikan dengan kondisi dalam negeri.

"Bung Hatta mengatakan kedaulatan Indonesia harus bersendikan rakyat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pergaulan hidup, yang merupakan jati diri kita sendiri," kata Arteria Dahlan.

Baca juga: Bukan Ubah Sistem Pemilu, Menurut MK, 3 Hal Ini Bisa Cegah Praktik Politik Uang

Sebelumnya diberitakan, MK menolak gugatan untuk penerapan pileg sistem proporsional daftar calon tertutup.

Oleh karenanya, pileg yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, yakni tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi 7 hakim konstitusi lain, minus Wahiduddin Adams, dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (15/6/2023).

Mahkamah mengatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Baca juga: Saldi Isra Bantah Denny Indrayana soal Posisi Hakim 6:3 dalam Putusan Sistem Pemilu

Sebelumnya, Arteria Dahlan diketahui meminta majelis hakim MK mengabulkan upaya uji materil UU Pemilu dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya menggugat sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka.

Permintaan ini merupakan permintaan fraksi PDI-P yang secara mengejutkan dibacakan Arteria Dahlan di tengah-tengah pembacaan pandangan DPR oleh perwakilan Komisi III lainnya terkait perkara ini dalam sidang pleno di MK.