MK: Pernyataan Denny Indrayana Buruk bagi Kepercayaan Publik terhadap Mahkamah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya angkat bicara soal pernyataan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana yang membuat gaduh karena mengeklaim mendapatkan informasi tepercaya soal putusan MK berkaitan dengan sistem pemilu.

Pihak MK menyebut, pernyataan Denny pada 28 Mei 2023 itu berpengaruh buruk terhadap kepercayaan publik kepada MK.

"Bagi Mahkamah Konstitusi, pemberitaan, opini, pernyataan, unggahan, dan/atau cuitan tersebut berpotensi dan bahkan telah menimbulkan pandangan negatif yang berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan dan putusan Mahkamah Konstitusi," bunyi keterangan resmi MK yang disampaikan kepada Kompas.com, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: MK Berhenti Positive Legislature

Pernyataan Denny bermasalah karena ketika itu majelis hakim konstitusi belum melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menyusun putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 atau gugatan terkait pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka yang saat ini diterapkan Indonesia.

Kini, MK sudah siap membacakan putusannya pada Kamis (15/6/2023). Majelis hakim konstitusi telah menggelar RPH.

Wakil Ketua MK Saldi Isra disebut akan menyampaikan tanggapan resmi kelembagaan atas pernyataan Denny kepada publik dalam jumpa pers setelah pembacaan putusan.

Pada Minggu (28/5/2023), Denny Indrayana yang juga pakar hukum tata negara itu mengaku mendapatkan informasi bahwa majelis hakim konstitusi akan memutuskan bahwa pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ujar Denny lewat keterangan tertulisnya.

Baca juga: Sistem Pemilu Diputus MK Pekan Ini, Anggota DPR: Semoga Ramalan Denny Indrayana Tidak Benar

Menurut dia, 6 hakim konstitusi menyetujui hal itu, dan hanya 3 hakim konstitusi yang menolaknya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menuduh Denny "membocorkan rahasia negara", meskipun faktanya MK belum sama sekali mengagendakan RPH terkait putusan perkara ini ketika itu.

Pada Selasa (30/5/2023), Denny menyampaikan klarifikasi yang pada intinya menegaskan bahwa informasi itu bukan diperolehnya dari internal MK.

"Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK," kata Denny lewat siaran persnya.