Garuda Indonesia Diingatkan Tak Beri Jatah Kursi Berangkat Haji untuk DPR, Formappi: Gratifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, PT Garuda Indonesia tidak boleh memenuhi permintaan DPR RI untuk menyiapkan 80 kursi business class (kelas bisnis) untuk berangkat haji.

Sebab, ia khawatir ke depannya DPR akan semena-mena dengan jabatannya dan terus meminta keistimewaan dari suatu lembaga.

"Garuda tak boleh memenuhi permintaan itu. Entar sekali dikasih, berikutnya minta lagi, keenakan DPR-nya," ujar Lucius saat dihubungi pada Rabu (14/6/2023).

Apalagi, katanya, apabila Garuda Indonesia mengabulkan permintaan tersebut dengan mudah, DPR bisa saja dikategorikan melakukan modus gratifikasi.

Baca juga: Soal DPR Minta Kursi Kelas Bisnis untuk Haji, ICW: Malu dengan Masyarakat yang Antre Belasan Tahun

"Saya kira kalau PT Garuda mengiyakan begitu saja permintaan DPR, itu bisa saja masuk kategori gratifikasi," ujarnya.

Permintaan jatah kursi business class tersebut, kata Lucius, merupakan hal yang menyimpang mengingat DPR merupakan wakil rakyat, sedangkan permintaan tersebut didasari oleh kepentingan pribadi.

Ia juga mengatakan, permintaan tersebut sulit dipahami mengingat tujuan keberangkatan anggota DPR bukan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

"Ini bukan kunker (kunjungan kerja) kan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, DPR seharusnya paham bahwa permintaan keistimewaan tersebut merupakan bentuk konflik kepentingan yang harus dihindari.

Baca juga: Minta Disiapkan 80 Kursi Business Class untuk Berangkat Haji, Anggota DPR: Ada UU yang Larang?

Pasalnya, kata Lucius, konflik kepentingan adalah akar dari praktik korupsi.

"Kalau terlalu sering menggunakan kekuasaan lembaga untuk kepentingan pribadi, maka praktik korupsi, suap, dan gratifikasi akan sulit diberantas," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa DPR meminta disiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR yang ingin beribadah haji ke Tanah Suci.

Permintaan tersebut, kata Irfan, dilayangkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Adapun permintaan tersebut Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan, Selasa.

Baca juga: RI Dapat Tambahan Kuota 8.000 Jemaah Haji, Bos Garuda: Kita Minta Izin Terbang ke GACA 23 Juni

Namun, ia mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan tambahan pesawat tersebut mengingat perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski belum bisa dipastikan, Irfan mengatakan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi kelas bisnis bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.