Jokowi Jengkel Temukan Dana Bangun Balai Pertanian 80 Persen Terserap untuk Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo jengkel ketika menemukan adanya dana pembangunan balai pertanian di salah satu kabupaten yang justru 80 persen terserap untuk kegiatan rapat hingga perjalanan dinas.

Jokowi mennjelaskan bahwa pembangunan balai pertanian tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar.

Namun, ketika Jokowi mengecek penggunaan anggaran tersebut justru menemukan sekitar Rp 734 juta terserap untuk honor, rapat, hingga perjalanan dinas.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika memberikan sambutan dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Pembangunan balai untuk membangun dan merehab balai, jelas. Anggarannya Rp 1 miliar, saya cek lagi ini apa kok Rp 1 miliar, kecil, kecil pun saya lihat. Kecil ini mestinya untuk Rp 1 miliar ya mestinya Rp 900 juta untuk rehab, mestinya," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi: Situasi Dunia Sekarang Sangat Sulit

"Tapi setelah kita cek benar, Rp 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas, Rp 734 juta, artinya 80 persen. Ini sudah enggak bisa lagi bapak ibu sekalian," sambung Jokowi.

Menurutnya, penggunaan anggaran seperti yang terjadi di salah satu kabupaten tersebut menjadi tugas berat bagi BPKP.

Ke depan, ia berharap realisasi penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan produk yang konkret.

"Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif," tegas Jokowi.

Baca juga: Minta Penggunaan Anggaran Terus Diawasi, Jokowi: Itu Saja Masih Ada yang Bablas

Untuk itu, Jokowi meminta supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mempunyai hasil yang produktif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa tak mudah untuk mencari uang. Baik itu melalui pajak, royalti, deviden, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Sekarang ini tidak mudah. Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," ungkap Jokowi.