Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lampu Hijau Megawati dan SBY Akhirnya Buka Pintu Komunikasi PDI-P dengan Demokrat...

Kompas.com - 14/06/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehangatan PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat kian terasa. Petinggi masing-masing partai, Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), segera bertemu dalam waktu dekat.

Rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat itu pun telah mendapat lampu hijau dari empunya partai, baik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri maupun Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keakraban tersebut seolah meluruhkan tingginya dinding pembatas antara kedua partai yang terbangun selama bertahun-tahun akibat rivalitas politik Megawati dan SBY.

Baca juga: Dua Sisi Nasdem: Serang Demokrat soal Cawapres Anies, Panas soal Rencana Pertemuan Puan-AHY

Lantas, mengapa pada akhirnya dua punggawa politik Tanah Air itu melunak? Akankah poros banteng dan partai bintang mercy menjalin kongsi?

Segera bertemu

Mesranya PDI-P dan Demokrat berawal dari Puan Maharani yang menyebut sosok AHY sebagai satu dari sejumlah nama kandidat cawapres pendamping bakal capres PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

AHY mulanya menyampaikan penolakan. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung SBY tersebut mengatakan, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan buat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Saya berterima kasih kepada siapa pun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga terus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata dia.

Baca juga: Puan Segera Bertemu AHY, PDI-P: Sudah Ditugaskan Ibu Ketua Umum Megawati

Namun, berangkat dari gagasan bursa cawapres itu, PDI-P dan Demokrat menjadi akrab. Rencananya, Puan akan bertemu AHY dalam waktu dekat.

“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Menindaklanjuti rencana tersebut, Hasto bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Riefky mengungkapkan, pertemuan berlangsung hangat karena kedua partai politik antusias menantikan perjumpaan Puan dan AHY. Namun, menurutnya, baik PDI-P maupun Demokrat tetap menghormati perbedaan pilihan politik antara keduanya.

“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” ujar Riefky.

Meski begitu, baik PDI-P maupun Demokrat belum dapat memastikan kapan Puan dan AHY akan bertemu. Masing-masing partai hanya menyebut bahwa pertemuan keduanya dilakukan segera.



Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan istri Annisa Pohan, Edhie Baskoro Yudhoyono dan istri Aliya Rajasa saat bersilaturahim di Hari Raya Idul Fitri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta, Rabu (5/6/2019).
Akun Instagram puanmaharaniri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan istri Annisa Pohan, Edhie Baskoro Yudhoyono dan istri Aliya Rajasa saat bersilaturahim di Hari Raya Idul Fitri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Lampu hijau SBY

Rencana pertemuan Puan dengan AHY pun mendapat lampu hijau dari SBY. Presiden keenam RI tersebut tampak tak keberatan dengan wacana itu.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com