KPK Sebut 7 Hasil Klarifikasi LHKPN Naik ke Tahap Penyelidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) menyebut, tujuh hasil klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat naik ke tahap penyelidikan.

Jumlah ini bertambah dari data yang disebutkan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Jumat (5/5/2023).

“Jadi tujuh,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: KPK Buka Penyelidikan Usai Klarifikasi LHKPN Bupati Bolmut Depri Pontoh

Adapun tujuh hasil klarifikasi LHKPN tersebut, kata Pahala, salah satunya milik eks Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo.

Rafael sudah menjadi tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selanjutnya, pemeriksaan LHKPN eks Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono yang kini menjadi tersangka gratifikasi dan TPPU.

Kemudian, hasil klarifikasi LHKPN Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro yang juga sudah naik ke penyelidikan.

Lalu, Kepala Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur (Jaktim) Sudarman Harjasaputra dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Terbaru, pemeriksaan LHKPN Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltim), Depri Pontoh.

Baca juga: KPK Buka Penyelidikan Usai Klarifikasi LHKPN Bupati Bolmut Depri Pontoh

Menurut Pahala, Depri memiliki resort dengan luas beberapa hektar dan toko besi terbesar di wilayahnya.

Namun, aset itu dibeli menggunakan nama anaknya yang saat itu masih berusia 20 tahun.

"Itu dipaparin pimpinan dan naik lidik," kata Pahala.

Sementara itu, satu nama pejabat lain yang hasil klarifikasi LHKPN-nya telah naik ke tahap penyelidikan belum bisa dibuka ke publik.

Adapun proses penyelidikan ditangani oleh Direktorat Penyelidikan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.

Pada tahap ini, penyelidik mencari unsur pidana dalam indiasi kekayaan tak wajar mereka.

KPK akan menetapkan seseorang sebagai tersangka jika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup.