Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Resah, Sinyal Belum Dulang Keuntungan dari Dukung Anies?

Kompas.com - 09/06/2023, 17:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan pendampingnya dinilai wujud keresahan mereka karena belum mendapatkan keuntungan politik.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari, desakan Partai Demokrat bisa dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mereka mengamankan perolehan suara atau elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Salah satu upaya Partai Demokrat mengamankan kepentingan elektoral mereka adalah dengan mengupayakan supaya sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa terpilih menjadi bakal cawapres Anies.

Baca juga: PDI-P: Dengan Kerendahan Hati, Kami Tawarkan Demokrat Kerja Sama

"Soal Cawapres, memang Partai Demokrat ini sangat berkepentingan untuk punya Cawapres. Pertama memang karena secara ideologi kan Anies ini (didukung) kelompok pemilih Islam," kata Qodari dalam keterangannya saat dihubungi pada Jumat (9/6/2023).

KPP saat ini berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari ketiga partai anggota KPP itu, kata Qodari, baru 2 partai yang mendapatkan keuntungan politik dari mendukung Anies sebagai bakal capres.

PKS, kata Qodari, secara otomatis sudah meraih keuntungan politik dengan ikut mengusung Anies. Meskipun mereka sudah menyodorkan Ahmad Heryawan sebagai kandidat bakal cawapres, kemungkinan besar tidak dipilih oleh Anies.

Qodari mengatakan, keuntungan politik yang diraih PKS dengan mendukung Anies adalah memperluas basis kelompok Islam pemilih menjelang Pemilu 2024.

"Kalau PKS tanpa punya wakil pun dia sudah dapat insentif elektoral dengan mencalonkan Anies Baswedan," ucap Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Keuntungan yang didapatkan PKS itu, kata Qodari, juga dirasakan oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies.

"Nasdem pun sudah punya insentif elektoral karena Nasdem yang pertama mencalonkan Anies. Jadi boleh dibilang Anies itu identik dengan Nasdem," ucap Qodari.

Sedangkan Demokrat, menurut Qodari, sampai saat ini terlihat belum mendapatkan keuntungan elektoral dari memberikan dukungan kepada Anies.

Maka dari itu desakan Partai Demokrat supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres bisa dilihat sebagai strategi mengulur waktu untuk melihat peta politik mendatang, serta perhitungan terkait dampak elektoral yang bisa mereka dapatkan.

"Jadi yang belum punya cantolan suara ini Demokrat," kata Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades


Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengungkap data yang menunjukkan Partai Demokrat belum sepenuhnya melakukan kerja politik buat mendukung Anies sebagai bakal capres.

"Data survei menunjukkan para pemilih atau konstituen dari partai-partai di koalisi perubahan belum solid menjatuhkan pilihan terhadap Anies, tidak terkecuali Partai Demokrat," kata Bawono dalam keterangannya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com