Demokrat Resah, Sinyal Belum Dulang Keuntungan dari Dukung Anies?

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan pendampingnya dinilai wujud keresahan mereka karena belum mendapatkan keuntungan politik.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari, desakan Partai Demokrat bisa dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mereka mengamankan perolehan suara atau elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Salah satu upaya Partai Demokrat mengamankan kepentingan elektoral mereka adalah dengan mengupayakan supaya sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa terpilih menjadi bakal cawapres Anies.

"Soal Cawapres, memang Partai Demokrat ini sangat berkepentingan untuk punya Cawapres. Pertama memang karena secara ideologi kan Anies ini (didukung) kelompok pemilih Islam," kata Qodari dalam keterangannya saat dihubungi pada Jumat (9/6/2023).

KPP saat ini berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari ketiga partai anggota KPP itu, kata Qodari, baru 2 partai yang mendapatkan keuntungan politik dari mendukung Anies sebagai bakal capres.

PKS, kata Qodari, secara otomatis sudah meraih keuntungan politik dengan ikut mengusung Anies. Meskipun mereka sudah menyodorkan Ahmad Heryawan sebagai kandidat bakal cawapres, kemungkinan besar tidak dipilih oleh Anies.

Qodari mengatakan, keuntungan politik yang diraih PKS dengan mendukung Anies adalah memperluas basis kelompok Islam pemilih menjelang Pemilu 2024.

"Kalau PKS tanpa punya wakil pun dia sudah dapat insentif elektoral dengan mencalonkan Anies Baswedan," ucap Qodari.

Keuntungan yang didapatkan PKS itu, kata Qodari, juga dirasakan oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies.

"Nasdem pun sudah punya insentif elektoral karena Nasdem yang pertama mencalonkan Anies. Jadi boleh dibilang Anies itu identik dengan Nasdem," ucap Qodari.

Sedangkan Demokrat, menurut Qodari, sampai saat ini terlihat belum mendapatkan keuntungan elektoral dari memberikan dukungan kepada Anies.

Maka dari itu desakan Partai Demokrat supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres bisa dilihat sebagai strategi mengulur waktu untuk melihat peta politik mendatang, serta perhitungan terkait dampak elektoral yang bisa mereka dapatkan.

"Jadi yang belum punya cantolan suara ini Demokrat," kata Qodari.

"Data survei menunjukkan para pemilih atau konstituen dari partai-partai di koalisi perubahan belum solid menjatuhkan pilihan terhadap Anies, tidak terkecuali Partai Demokrat," kata Bawono dalam keterangannya.

"Data survei nasional Indikator Politik periode 26 - 30 Mei menunjukkan pemilih atau konstituen dari Partai Demokrat menjatuhkan pilihan capres terhadap Anies Baswedan masih sekitar 40 persen saja," ucap Bawono.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Partai Demokrat yang menjadi salah satu anggota KPP merasa risau dengan penurunan elektabilitas Anies. KPP beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurutnya, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik.

Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.