Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal desakan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan untuk segera menentukan bakal calon wakil presiden (bawapres).

Ia meminta semua partai politik (parpol) anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk bersabar dan mematuhi piagam kerja sama yang telah ditandatangani oleh masing-masing ketua umum parpol.

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” sebut Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Jika PK Moeldoko Diterima, AHY: Penguasa Abuse of Power untuk Habisi Lawan Politik

Ali lalu menyinggung poin ketiga dalam piagam kerja sama pembentukan KPP. Secara garis besar, poin tersebut berisi mandat pada Anies untuk memilih bacawapresnya sesuai dengan lima kriteria yang telah ditentukan.

Ia berharap Demokrat tetap konsisten berpegang pada isi piagam yang telah ditantangani bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditantangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap dia.

Baca juga: Desak Koalisi Perubahan Tetapkan Cawapres Anies, AHY: Pemilu Tinggal Sekian Bulan Lagi

Di sisi lain, Ali pun mempertanyakan sikap Demokrat yang terus mendorong agar bacawapres ditentukan, tapi tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” imbuh dia.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Anies dan KPP segera menentukan siapa bacawapres yang akan dipilih untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Alasannya, butuh waktu yang panjang untuk menkonsildasikan mesin partai dan menyapa masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

AHY merasa, waktu kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 75 hari sangat minim untuk bisa mendorong kinerja yang optimal.