Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Janji Tak Ada Masyarakat Miskin Ekstrem di Seluruh Daerah yang Dipimpin Kadernya

Kompas.com - 05/06/2023, 17:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkap komitmen partainya dalam mengentaskan kemiskinan pada tahun depan. Setidaknya, tak ada lagi daerah miskin ekstrem yang dipimpin oleh kader PDI-P pada 2024.

Bahasan soal pengentasan kemiskinan ini menjadi tema besar dalam pelaksanaan Rakernas PDI-P pada 6-8 Juni 2023.

"Tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa kita berkomitmen tahun 2024, seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan akan betul-betul bekerja berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di wilayahnya," kata Djarot dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Djarot meyakini bahwa PDI-P bakal melanjutkan untuk berupaya mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia menjadi 0 persen pada 2034.

Ia pun meminta seluruh kader PDI-P tanpa terkecuali, bekerja keras berupaya mencapai target 0 persen kemiskinan di Indonesia itu.

Baca juga: Megawati Diklaim Bakal Beri Kejutan di Rakernas PDI-P, Umumkan Bakal Cawapres Ganjar?

"Tahun 2034 kita berusaha betul tidak ada kemiskinan di Indonesia. Jadi 10, 12 tahun yang akan datang, nol persen kemiskinannya," tutur Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, dalam waktu dekat, PDI-P langsung bergerak untuk upaya pengentasan kemiskinan.

Di mana, lanjut Djarot, salah satunya lewat gagasan atau ide yang disampaikan para kepala daerah PDI-P lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P, 6-8 Juni 2023.

"Seluruh kepala daerah itu diperintahkan dari PDI Perjuangan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada rakyat sipil, budgeting itu harus berpihak pada rakyat miskin," papar dia.

"Anggaran juga harus pro employement, anggaran harus mampu menciptakan lapangan kerja, dan anggaran harus pro empowerment, berpihak untuk memberdayakan rakyatnya di wilayah masing-masing," tambah Djarot.

Baca juga: Rakernas PDI-P Besok Usung Tema Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara

PDI-P bakal menggelar Rakernas III pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Adapun tema yang dibawakan dalam Rakernas ini adalah "Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara".

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, alasan Rakernas III mengusung tema soal kemiskinan yang sebagaimana amanat dari UUD Pasal 34 ayat 1.

Menurut Hasto, momentum Rakernas ini diambil bertepatan dengan Hari Lahir Presiden Pertama RI Soekarno pada 6 Juni 1901.

PDI-P ingin nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam menyejahterakan rakyat terus digelorakan hingga kini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com