Tanggapi Surat Denny Indrayana untuk Megawati, Sekjen PDI-P: Tuduhan yang Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pakar hukum tata negara Denny Indrayana berlebihan menuding masih adanya gerakan atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Denny mengirimkan surat kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mengingatkan masih adanya gerakan-gerakan tersebut.

"Ya itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Hasto mengungkit bahwa sistem pemilihan legislatif (pileg) pernah diubah dari tertutup menjadi terbuka pada Desember 2008.

Baca juga: Babak Baru Isu Bocornya Putusan MK soal Pemilu Tertutup: Denny Indrayana Dilaporkan, Bareskrim Turun Tangan

Dia yakin, perubahan sistem politik itu sudah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat yang dikatakannya mencapai 300 persen.

Perlu diketahui, Denny adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres kala itu, Boediono.

"Kalau beliau berkaca, harusnya Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen," ujar Hasto.

"Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT (daftar pemilih tetap) itu tidak terjadi lagi," tambahnya.

Baca juga: Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

Lebih jauh, Hasto pun menantang Denny untuk membuktikan tuduhannya itu dengan menyambangi Pacitan, salah satu daerah perolehan suara terbesar Partai Demokrat.

"Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT nya memang dimanipulasi, sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," terang Hasto.

Dia menerangkan, Denny perlu berkunjung ke daerah-daerah itu jika ingin disebut sebagai sosok pemikir bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, Hasto mengaku juga akan berkirim surat balasan ke Denny untuk menjelaskan argumentasinya.

Baca juga: Eks Hakim Sebut Denny Indrayana Bisa Kena “Blacklist” MK Imbas Pernyataan soal Putusan Pemilu Tertutup

"Nanti saya kirim surat ke Denny. Hasil research saya ketika saat itu di Australia, tahun 2010, untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang naik hingga 300 persen," kata dia.

Terakhir, Hasto menegaskan bahwa Megawati selalu memperjuangkan politik kebenaran di mana pelaksanaan Pemilu tak boleh sedikitpun ditunda atau bahkan memperpanjang masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, sikap Megawati dalam menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah sangat jelas.