Tanggapi Surat Denny Indrayana untuk Megawati, Sekjen PDI-P: Tuduhan yang Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pakar hukum tata negara Denny Indrayana berlebihan menuding masih adanya gerakan atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Denny mengirimkan surat kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mengingatkan masih adanya gerakan-gerakan tersebut.

"Ya itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Hasto mengungkit bahwa sistem pemilihan legislatif (pileg) pernah diubah dari tertutup menjadi terbuka pada Desember 2008.

Baca juga: Babak Baru Isu Bocornya Putusan MK soal Pemilu Tertutup: Denny Indrayana Dilaporkan, Bareskrim Turun Tangan

Dia yakin, perubahan sistem politik itu sudah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat yang dikatakannya mencapai 300 persen.

Perlu diketahui, Denny adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres kala itu, Boediono.

"Kalau beliau berkaca, harusnya Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen," ujar Hasto.

"Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT (daftar pemilih tetap) itu tidak terjadi lagi," tambahnya.

Baca juga: Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

Lebih jauh, Hasto pun menantang Denny untuk membuktikan tuduhannya itu dengan menyambangi Pacitan, salah satu daerah perolehan suara terbesar Partai Demokrat.

"Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT nya memang dimanipulasi, sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," terang Hasto.

Dia menerangkan, Denny perlu berkunjung ke daerah-daerah itu jika ingin disebut sebagai sosok pemikir bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, Hasto mengaku juga akan berkirim surat balasan ke Denny untuk menjelaskan argumentasinya.

Baca juga: Eks Hakim Sebut Denny Indrayana Bisa Kena “Blacklist” MK Imbas Pernyataan soal Putusan Pemilu Tertutup

"Nanti saya kirim surat ke Denny. Hasil research saya ketika saat itu di Australia, tahun 2010, untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang naik hingga 300 persen," kata dia.

Terakhir, Hasto menegaskan bahwa Megawati selalu memperjuangkan politik kebenaran di mana pelaksanaan Pemilu tak boleh sedikitpun ditunda atau bahkan memperpanjang masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, sikap Megawati dalam menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah sangat jelas.

"Sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu," kata dia.

"Ibu Mega punya komitmen yang sangat kuat untuk menegakkan demokrasi, bahkan kantor ini jadi simbol demokrasi ketika kekuasaan yang otoriter meluluhlantakkan kantor ini dan kami terus berjuang demi tegaknya nilai-nilai demokrasi itu," sambung Hasto.

Baca juga: Ketika Denny Indrayana Bandingkan Kasus Moeldoko Vs Demokrat dengan Kudeta PDI Megawati

Sebelumnya diberitakan, Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang dibuat 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini.

"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” tutur Denny dalam surat tersebut.

Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip isi surat tersebut oleh Denny Indrayana.

Ia menuturkan, gerakan untuk memperpanjang jabatan presiden maupun penundaan pemilu saat ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, bakal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

“Dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,” ucap dia.

Kedua, upaya untuk merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Saat ini, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART tandingan yang mengesahkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena, saya duga, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” paparnya.

Terakhir, ia meminta agar Megawati ikut mengambil tindakan untuk menghentikan gerakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

“Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” imbuh dia.