"Sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu," kata dia.
"Ibu Mega punya komitmen yang sangat kuat untuk menegakkan demokrasi, bahkan kantor ini jadi simbol demokrasi ketika kekuasaan yang otoriter meluluhlantakkan kantor ini dan kami terus berjuang demi tegaknya nilai-nilai demokrasi itu," sambung Hasto.
Baca juga: Ketika Denny Indrayana Bandingkan Kasus Moeldoko Vs Demokrat dengan Kudeta PDI Megawati
Sebelumnya diberitakan, Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang dibuat 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini.
"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” tutur Denny dalam surat tersebut.
Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip isi surat tersebut oleh Denny Indrayana.
Ia menuturkan, gerakan untuk memperpanjang jabatan presiden maupun penundaan pemilu saat ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, bakal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.
“Dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,” ucap dia.
Kedua, upaya untuk merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Saat ini, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART tandingan yang mengesahkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena, saya duga, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” paparnya.
Terakhir, ia meminta agar Megawati ikut mengambil tindakan untuk menghentikan gerakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
“Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” imbuh dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.